Jakarta Indonesia, 13/10/2025
Pejabat di Indonesia gemar menggunakan buzzer untuk mempengaruhi opini publik dan meningkatkan citra mereka. Buzzer adalah individu atau kelompok yang dibayar untuk mempromosikan atau mempertahankan reputasi seseorang, biasanya melalui media sosial.
Penggunaan buzzer oleh pejabat di Indonesia telah menjadi sorotan publik, terutama setelah beberapa kasus yang melibatkan buzzer dan pejabat pemerintah. Misalnya, Ferry Irawan, seorang aktivis, mengancam akan membongkar grup WhatsApp buzzer yang diduga melibatkan pejabat.
Pembayaran untuk buzzer dapat bervariasi, tergantung pada jenis layanan dan skala kampanye. Namun, tidak ada informasi spesifik tentang pembayaran buzzer di Indonesia .
Penggunaan buzzer oleh pejabat di Indonesia menimbulkan beberapa kekhawatiran, termasuk:
- Kurangnya transparansi: Penggunaan buzzer dapat membuat opini publik tidak akurat dan tidak transparan.
- Manipulasi opini publik: Buzzer dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan mempengaruhi keputusan politik.
- Biaya yang tidak jelas: Pembayaran untuk buzzer tidak selalu jelas dan dapat menjadi beban bagi negara.
Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan buzzer oleh pejabat untuk memastikan bahwa opini publik tidak dimanipulasi dan biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hal ini ketidak Independen anak keterbukaan publik terkuak, anggaran untuk Pers disodorin.
