Jakarta, WartaGlobal.Id – Gelombang dukungan terhadap Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional kian menguat. Survei terbaru Lembaga Survei KedaiKOPI pada November 2025 menunjukkan 80,7% masyarakat setuju dengan usulan tersebut, menilai Soeharto sebagai sosok yang berjasa besar dalam pembangunan nasional.
Mayoritas responden menilai keberhasilan Soeharto dalam program swasembada pangan (78%) dan pembangunan ekonomi (77,9%) menjadi faktor utama yang melatarbelakangi dukungan itu. Tak hanya itu, akses pendidikan dan sembako murah (63,2%) serta stabilitas politik selama masa pemerintahannya (59,1%) turut menjadi alasan kuat bagi publik untuk memberikan penghormatan negara kepadanya.
Namun, survei ini juga mengungkap sisi lain dari persepsi publik. Sekitar 15,7% responden menolak pemberian gelar tersebut, dengan alasan adanya catatan kelam pada masa pemerintahan Soeharto, seperti praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) terhadap 1.213 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia. “Temuan ini menggambarkan bahwa publik menilai Soeharto tidak hanya dari sisi sejarah politiknya, tapi juga dampak ekonomi yang masih dirasakan hingga kini,” ujarnya.
Perdebatan publik tentang pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto kini mencerminkan ketegangan lama antara menghargai jasa pembangunan dan mengingat kontroversi masa lalu. Sebagian kalangan akademisi dan aktivis HAM menilai, pemberian gelar tanpa evaluasi menyeluruh terhadap sejarah dapat menimbulkan preseden buruk bagi generasi mendatang.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Dr. R. Mahendra, menilai hasil survei ini memperlihatkan kecenderungan publik yang mulai menilai masa Orde Baru secara lebih pragmatis. “Ada kerinduan terhadap stabilitas ekonomi, tetapi negara tetap perlu menempatkan Soeharto dalam bingkai sejarah yang utuh — termasuk keberhasilan dan kesalahannya,” ujarnya.
Sementara sebagian masyarakat berharap pemerintah mampu menimbang usulan tersebut dengan objektif dan proporsional. Mereka menilai, gelar pahlawan seharusnya diberikan berdasarkan jasa terhadap bangsa, bukan kepentingan politik masa kini.
“Pemberian gelar pahlawan adalah penghargaan tertinggi negara. Karena itu, penilaiannya harus jujur, menyeluruh, dan tidak dipengaruhi nostalgia,” ujar Kunto menutup hasil survei yang memantik kembali perdebatan panjang soal warisan Orde Baru di tengah masyarakat.
Redaksi/*
