Aceh Indonesia, 21/12/2025 InvestigasiWartaGlobal. Id
Aceh, sebuah provinsi di ujung utara Sumatera, memiliki sejarah yang kaya dan unik. Berbeda dengan Jawa, Aceh tidak dibangun di atas feodalisme kepatuhan, melainkan perlawanan dan martabat. Dalam sejarah Aceh, penguasa bukan figur sakral yang tak boleh dikritik, tetapi pemegang amanah yang bisa ditentang bila zalim.
Budaya inggih tidak pernah menjadi watak Aceh. Struktur sosial Aceh relatif egaliter, dengan ulama, panglima, dan rakyat berdiri dalam hubungan moral, bukan hirarki feodal. Kesetiaan diberikan pada kebenaran dan agama, bukan pada jabatan. Jika pemimpin menyimpang, perlawanan dianggap sah—bahkan wajib.
Aceh selalu "sulit diatur" oleh kekuasaan pusat, baik kolonial maupun republik. Kolonial Belanda memahami karakter ini dan menghadapi Aceh dengan perang terbuka, bukan administrasi feodal. Perlawanan Aceh berlangsung puluhan tahun, bukan karena keras kepala, tetapi karena budaya tidak tunduk pada ketidakadilan.
Dalam konteks negara modern, karakter Aceh kerap disalahpahami. Ketegasan dibaca sebagai pembangkangan. Sikap kritis dianggap ancaman. Padahal yang bekerja adalah etos merdeka—bahwa kehormatan lebih tinggi daripada kenyamanan, dan keadilan lebih penting daripada stabilitas semu.
Aceh tidak kekurangan disiplin, yang ditolak Aceh adalah ketundukan tanpa akal dan tanpa moral. Negara feodal membutuhkan rakyat yang diam. Aceh melahirkan rakyat yang berbicara. Itulah sebabnya hubungan Aceh dan pusat selalu tegang: bukan karena Aceh anti-Indonesia, tetapi karena Aceh menolak dijinakkan.
Sejarah Aceh adalah pengingat bahwa republik tidak dibangun oleh kepatuhan, melainkan oleh perlawanan terhadap kezaliman. Jika Indonesia ingin maju, ia harus belajar dari Aceh: bahwa keberanian moral adalah fondasi negara, bukan ketertiban yang dipaksakan.
