Banda Aceh, 15 Desember 2025 – Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo, mendesak percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional bagi korban bencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda Sumatera akhir November lalu.
Surat ini muncul di tengah kondisi krisis yang masih memburuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan korban jiwa mencapai 1.006 orang menurut laporan terbaru BNPB.Dalam surat bermaterikan keprihatinan moral sebagai akademisi dari daerah terdampak terberat, Dewan Profesor USK menyoroti kerusakan masif infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.
"Jumlah pengungsi mencapai ratusan ribu jiwa, dengan 332 jembatan rusak di Aceh saja, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah hancur. Jaringan telekomunikasi dan listrik lumpuh, membuat daerah terpencil terisolasi," tulis surat yang ditandatangani Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng.
Mereka mengusulkan 11 rekomendasi strategis untuk respons cepat, termasuk:Mempercepat pembukaan jalur akses utama seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya bagi bantuan internasional.Menetapkan status darurat nasional komprehensif dan mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, TNI/Polri, pemerintah daerah, serta lembaga seperti WHO, UNICEF, dan IFRC.
Menyederhanakan prosedur izin, mengaktifkan sistem tracking logistik real-time, serta membentuk Aid Staging Areas di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Bener Meriah.Prioritas pemulihan listrik, telekomunikasi, dan rute darat, plus undangan kerja sama teknis internasional untuk manajemen rantai pasok darurat.Surat ini juga menekankan transparansi pengelolaan bantuan agar partisipasi global maksimal. Latar belakangnya, Pemerintah Aceh telah meminta bantuan PBB seperti UNDP dan UNICEF, tapi mekanisme pusat dinilai belum optimal. Kerusakan akses dan potensi cuaca ekstrem BMKG makin mendesak respons terkoordinasi untuk cegah dampak kesehatan jangka panjang.Prof. Izarul Machdar menambahkan via email ([email protected]), "Kondisi lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak yang melampaui kemampuan nasional semata." Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Istana terkait surat ini.
Dewan Profesor USK Kirim Surat Terbuka kepada Presiden RITentang Percepatan Akses & Koordinasi Logistik Bantuan Kemanusiaan Internasional
Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
di TempatAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Dengan penuh keprihatinan dan tanggung jawab moral sebagai akademisi di wilayah Aceh, salah satu daerah terdampak terberat dari bencana Hidrometeorologi Sumatera akhir November 2025, kami (Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala) menyampaikan surat terbuka ini sebagai bagian dari kontribusi moral dan kemanusiaan dari bencana tersebut. Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga media nasional:Jumlah korban jiwa telah mencapai sekitar 1.006 orang, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang atau terluka;Jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa, sementara banjir dan longsor telah merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar lainnya.Di Provinsi Aceh sendiri, tercatat 332 titik jembatan rusak, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta fasilitas umum lainnya ikut terdampak, sehingga akses transportasi dan komunikasi terputus di banyak lokasi.
Jaringan telekomunikasi mengalami gangguan serius dengan layanan telepon seluler yang belum berfungsi optimal dan akses internet yang sangat terbatas, sehingga koordinasi penyelamatan dan komunikasi darurat menjadi terhambat.Pemadaman listrik yang meluas dan berkepanjangan tidak hanya menghambat upaya tanggap darurat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, mengganggu operasional fasilitas kesehatan, dan memperburuk kondisi pengungsi.Kerusakan pada infrastruktur vital ini semakin memperberat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan, terutama ke daerah terpencil yang kini terisolasi secara logistik akibat putusnya jaringan jalan dan jembatan.Kondisi ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan respons cepat, terkoordinasi, termasuk dalam konteks keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional yang masih belum berjalan secara optimal.Berdasarkan kondisi di atas, dengan ini kami mendesak dan mengusulkan 11 poin rekomendasi strategis antara lain:Mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional;Menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif;
Mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan;Menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM, dll) termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.Mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspons, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak.
Mengoptimalkan pembentukan Aid Staging Areas atau titik konsolidasi logistik di lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat.Mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi, serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas.
Mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil;Memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur;Mengundang kerja sama teknis dari mitra internasional untuk dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif; danMenegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan.
Catatan KontekstualPermintaan bantuan internasional telah diajukan oleh Pemerintah Aceh kepada lembaga PBB seperti UNDP dan UNICEF sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin kompleks di lapangan (Serambinews.com).Sejumlah laporan menunjukkan pemerintah pusat hingga kini belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional, dengan alasan kemampuan nasional masih dapat menangani situasi, namun kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang sangat besar dan mendesak.Kerusakan akses transportasi, putusnya jalur distribusi, dan kerusakan fasilitas dasar telah membuat aksi kemanusiaan menjadi tertunda, terutama untuk pengiriman peralatan medis, pangan, dan perlindungan ke daerah yang paling parah terdampak.Gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang masih berlangsung telah mempersulit koordinasi antar-tim penyelamat, menghambat verifikasi data korban dan kebutuhan, serta melumpuhkan sektor ekonomi mikro dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.Situasi ini juga akan diperparah oleh potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlanjut (info BMKG), sehingga respon yang cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.Atas perhatian dan kebijakan strategis Bapak Presiden,
kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Hormat kami,
Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala
Ketua
Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng.
Email: [email protected]
Hp. 0813-60-175486
Butet
