Denpasar, 17 Maret 2026 , WartaGlobal. IdGelombang dana asing mengalir deras ke Bali, disamarkan sebagai hibah, donasi terbuka, dan program sosial. Namun, lapangan input-output-nya misterius: tak ada laporan wajib ke negara. Siapa antek asing yang mengendalikan aliran ini? Pemerintah pusat dan daerah harus ketat awasi sebelum Bali jadi ajang perebutan pengaruh geopolitik.
Investigasi WartaGlobal mengungkap pola mencurigakan.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan peningkatan 150% aliran dana luar negeri ke Bali sejak 2024, capai Rp 5 triliun tahun lalu.
Sumber utama: LSM asing dari AS, Eropa, Rusia dan Australia, plus yayasan berbasis crypto dari Singapura.
Hibah untuk "pelestarian lingkungan" dan "pemberdayaan masyarakat adat" mendominasi, tapi laporan pengeluaran? Nol besar di database publik.Ambil contoh kasus di Ubud: LSM "Green Bali Fund" (afiliasi yayasan Belanda) salurkan Rp 200 miliar untuk reboisasi. Hasilnya? Hutan tetap gundul, tapi muncul vila mewah milik warga lokal dekat lokasi proyek.
"Dana itu masuk kantong elite desa, bukan akar rumput," ujar sumber internal desa yang enggan disebut namanya, takut represali.Lain lagi di Seminyak: Donasi "sosial" dari filantropis Australia klaim bantu korban banjir, tapi inputnya hanya foto-foto seremonial. Output?
Tak ada audit. Pakar keuangan forensik dari Udayana University, MD tegas: "Ini modus money laundering. Bali jadi surga cuci uang karena regulasi longgar. UU No. 17/2018 tentang APBN wajibkan pelaporan, tapi pengawasan lemah.
Siapa anteknya? Jejak mengarah ke jaringan oligarki lokal yang kolaborasi dengan asing.
Beberapa tokoh bisnis Bali tercatat terima dana via open donasi crypto – tak terlacak KPK.
"Mereka antek proxy untuk agenda asing: ganggu pariwisata nasional, dorong separatisme halus via isu adat," tuding aktivis anti-korupsi Bali Corruption Watch.Pemerintah? Kementerian Luar Negeri dan Bappenas klaim awasi, tapi fakta bicara lain. Tak ada sanksi signifikan sejak kasus serupa di Papua 2023. "Harus ketat:
wajibkan laporan real-time via blockchain, blacklist LSM nakal, dan audit independen," desak Wijaya.Bali bukan lagi pulau dewata semata – kini arena intrik global. Tanpa pengawasan ketat, dana "hibah" ini bisa picu konflik sosial, korupsi endemik, dan hilangnya kedaulatan. Pemerintah, bangun pagar sekarang!
TPF WartaGlobal – Mengungkap yang Tersembunyi
