Ternate, WartaGlobal.Id – Kritik tajam terhadap arah pembangunan ekonomi Maluku Utara disampaikan oleh Rokhmin Dahuri dalam Forum Diskusi Terpumpun bertajuk “Menatap Masa Depan Perikanan Maluku Utara” pada 11 April 2026. Dalam forum tersebut, ia secara langsung menyinggung ambisi pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah yang dinilai belum diimbangi dengan kualitas pemerataan kesejahteraan.
Dalam paparannya, Rokhmin menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam satu dekade terakhir yang tergolong tinggi, bahkan mencapai kisaran 20 hingga 34 persen. Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor pertambangan, khususnya nikel, yang justru menyisakan persoalan serius.
Menurutnya, sekitar 90 persen manfaat ekonomi dari industri nikel tidak dinikmati oleh masyarakat lokal, melainkan mengalami kebocoran ke luar daerah hingga ke luar negeri. Kondisi ini membuat daerah hanya menanggung dampak lingkungan dan ketimpangan sosial tanpa memperoleh nilai tambah yang signifikan.
Ia menilai, model pertumbuhan seperti ini berisiko menciptakan ilusi kemajuan. Secara statistik terlihat tinggi, namun tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Rokhmin menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan koreksi arah pembangunan dengan mendorong sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut sektor agromaritim yang mencakup pertanian dan kelautan—sebagai solusi strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan merata.
Dalam forum tersebut, ia juga mendorong Gubernur Maluku Utara untuk berani menjadi role model pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Menurutnya, daerah memiliki peluang besar untuk membangun ekonomi dari hulu hingga hilir jika didukung oleh kebijakan yang tepat.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pelaku usaha, termasuk BUMN, agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Selain itu, penyediaan infrastruktur dan sarana produksi yang memadai menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Hingga saat ini, pemerintah daerah Maluku Utara dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk menggeser paradigma ekonomi ekstraktif menuju ekonomi produktif yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Pertumbuhan itu harus berkualitas dan merata. Kalau tidak, kita hanya mengejar angka tanpa memperbaiki kesejahteraan rakyat,” tegas Rokhmin dalam forum tersebut.
Penulis : Isbat Usman
Editor : Administrator
