Phnom Penh, WartaGlobal. Id
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh dikabarkan "mau dirapikan" atau "ditertibkan" di tengah banjir keluhan Warga Negara Indonesia (WNI) eks pekerja sindikat online scam yang masih terkatung-katung menunggu pemulangan. Ribuan WNI yang terjebak di kompleks penipuan daring Kamboja seolah dijadikan umpan politik domestik, sementara birokrasi lamban KBRI makin menumpuk tumpukan deportasi mandiri yang tak kunjung usai.
Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, gelombang pemulangan WNI terdampak operasi razia online scam di Kamboja berlangsung sporadis dan penuh drama. Data KBRI Phnom Penh mencatat, hingga Maret 2026, sudah 6.308 WNI melapor untuk difasilitasi pulang, dengan 1.816 di antaranya eks sindikat penipuan yang menumpuk di penampungan sementara.
Mulai dari gelombang pertama 36 orang pada 30 Januari, lalu 129 pada 20-21 Februari, hingga total 2.795 WNI yang sudah diproses deportasi biaya mandiri per Februari – angka ini terdengar mengesankan, tapi realitasnya jauh dari rapi.
Pedasnya Ironi Birokrasi KBRI: Di balik klaim "terkoordinasi" dengan Ditjen PMIP Kemenlu dan Polri, masih ada ribuan WNI tertahan di fasilitas darurat Kamboja, bergantung SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) sebanyak 1.427 lembar hingga Februari.
Plt Dirpel WNI Kemenlu, Heni Hamidah, berjanji "percepatan" pada 19 Februari, tapi dua bulan kemudian? KBRI Phnom Penh seperti banjir laporan aduan 3.173 WNI per awal Februari yang mandek karena prioritas "biaya mandiri" – seolah korban scam tak punya hak bantuan negara.
Ini bukan pemulangan, ini lelang tiket pulang!
Tanda-tanda "Pembersihan" Internal? Isu "dirapikan" muncul di tengah rumor rotasi staf KBRI yang diduga lamban tangani kasus, plus tekanan dari Jakarta pasca-reeleksi Trump yang katanya pengaruhi diplomasi ASEAN.
WNI seperti dianggap beban: sebagian besar "mau pulang", tapi ada yang nekat cari kerja legal di Kamboja – miris, karena KBRI tak beri solusi preventif.
Hasilnya? Potensi krisis HAM migran membengkak, dengan deportasi diikuti "penindakan hukum" Polri yang bau politik.
Kemenlu janji pantau "aman, cepat, terkoordinasi", tapi fakta lapangan bicara lain: KBRI Phnom Penh butuh diremajakan, bukan dirapikan – atau WNI akan terus jadi korban scam global dan birokrasi nasional yang "scam" sendiri.
Pemerintah wajib transparan data terkini per April 2026, atau ini jadi blunder diplomatik terbesar tasendiri, Netti/*.
