Jakarta, WartaGlobal. Id
Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 kian dekat, dan Presiden Prabowo Subianto tampak gelisah.
Bukan karena tuntutan upah minimum yang membengkak, tapi kekhawatiran buruh bakal turun ke jalan dengan orasi pedas yang mengguncang istana, atau sekadar seremonial kampungan ala pemerintahan sebelumnya. Di balik sorotan upah, buruh Indonesia—terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI)—menyimpan amarah mendalam terhadap pelayanan KBRI yang acap kali jadi batu sandungan saat mereka kesulitan di negeri orang.
Prabowo, yang baru setahun menjabat, disebut-sebut was-was agenda buruh tak lagi soal kenaikan UMR semata. "Ini bukan cuma soal duit, tapi hak dasar yang dilupakan negara," tegas aktivis buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kepada WartaGlobal.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 9,3 juta PMI tersebar di 160 negara per 2025, tapi ribuan di antaranya terjebak birokrasi KBRI yang lamban. Contoh nyata: Seorang PMI di Hong Kong, Siti (bukan nama sebenarnya), dirumahkan paksa akibat sakit kronis. "Saya hubungi KBRI berbulan-bulan, jawabannya cuma 'tunggu'. Akhirnya saya jual perhiasan untuk pulang sendiri," curhatnya via WhatsApp.
Kasus serupa menumpuk di KBRI Saudi Arabia dan Malaysia. Tahun lalu, 1.200 PMI dilaporkan kesulitan administrasi paspor dan kesehatan, tapi hanya 30% yang tertangani cepat, menurut laporan Amnesty International Indonesia. "KBRI lebih sibuk urus acara budaya daripada lindungi rakyatnya.
Banyaknya pelayanan yang salah kaprah, tembang pilih Terkait itu semua dirasakan serta dialami para Migrant Indonesia, sampai detik ini tidak ada kejelasannya.
Tidak adanya ketegasan Pemerintah dalam evaluasi serta efek jera bagi pelaku Scam Kamboja.
Kaburnya penyelidikan antara pelaku atau korban.
Hal ini mengurai bangkai keterlibatan dan setingan kejahatan yang terstruktur.
Ini pengkhianatan negara," sindir pengamat hubungan internasional UI, Andi Wijaya. Pemerintah klaim alokasi anggaran diplomasi naik 15% di APBN 2026, tapi buruh tak percaya—mereka tuntut undang-undang khusus perlindungan PMI yang tegas, bukan janji kosong.
Di Bali, isu ini makin panas. Ribuan buruh pariwisata—banyak eks-PMI—rencanakan aksi di Depan Kediaman Gubernur Wayan Koster. "Kami bukan kampungan. Orasi kami akan ungkap data hitam KBRI yang abaikan buruh sakit jiwa di Taiwan," janji koordinator aksi Buruh Bali Bersatu. Prabowo disebut instruksikan Menaker pantau situasi, tapi buruh ancam mogok massal jika tuntutan tak digubris.
Apakah 1 Mei nanti jadi pesta seremonial ala Orde Baru, atau ledakan kemarahan buruh yang bikin istana panik?
PMI bilang:
Kami siap turun, dan kali ini tak ada toleransi untuk pelayanan KBRI yang 'kampungan'.
Sumber :Pustaka MayDay 2026
