Jakarta Indonesia, WartaGlobal. Id
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan kritik terbuka yang menohok. Sasaran: intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui akun media sosialnya, Dino meminta kepala negara mengurangi safari internasional dan memusatkan energi pada problem domestik yang belum tuntas.
Data yang dilontarkan Dino cukup telak. Sejak dilantik, Prabowo disebut termasuk kepala negara paling aktif terbang ke luar negeri. Catatan Dino: sekitar 1 dari 6 hari masa kepresidenan dihabiskan di luar wilayah Indonesia. Frekuensi tinggi, tapi dampaknya bagi rakyat masih jadi tanda tanya besar.
Anggaran Fantastis, Hasilnya Belum Terasa
Kritik Dino tidak berhenti di frekuensi. Ia menyorot biaya. Satu kunjungan kenegaraan menelan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Rinciannya: sewa/operasional pesawat kepresidenan, pengamanan VVIP, akomodasi delegasi, logistik, hingga jamuan kenegaraan.
“Pertanyaan besar: Menlu Sugiano kerjanya apa? Komunikasi publik buruk, diplomasi kurang, layak diganti yang kredibel,” tulis Dino. Kalimat itu langsung memanaskan ruang publik. Karena yang disenggol bukan hanya jadwal presiden, tapi juga kinerja kementerian kunci di bidang luar negeri.
5 Rekomendasi Menohok dari Mantan Dubes AS
Dino tidak sekadar melempar kritik. Ia mengajukan 5 rekomendasi konkret ke pemerintah:
1. Kurangi kunjungan non-mendesak. Diplomasi penting, tapi tidak semua harus dikerjakan presiden langsung.
2. Tingkatkan transparansi agenda.* Publik berhak tahu: ke mana, untuk apa, dan apa manfaatnya bagi Indonesia.
3. Fokus di Asia Tenggara.
Tetangga dekat dulu. ASEAN masih penuh pekerjaan rumah: Myanmar, Laut China Selatan, integrasi ekonomi.
4. Dengarkan kritik publik.
Jangan alergi. Masukan keras hari ini bisa menyelamatkan kebijakan besok.
5. Prioritaskan persoalan domestik.
Harga pangan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan. Itu yang langsung dirasakan 280 juta warga.
Debat Publik: Diplomasi Gengsi vs Kebutuhan Dasar
Pernyataan Dino langsung memicu dua kubu. Kubu pertama setuju: presiden kebanyakan di luar negeri sementara persoalan dalam negeri menumpuk. “Untuk apa rajin ke forum global kalau harga beras di pasar masih naik?”
Kubu kedua membela: diplomasi intensif perlu untuk menarik investasi, mengamankan posisi geopolitik, dan menaikkan bargaining power Indonesia. “Presiden harus hadir, kalau tidak kita yang ditinggal kereta,” kata pendukung kebijakan luar negeri aktif.
Tapi satu hal yang disetujui semua pihak: transparansi dan akuntabilitas. Kalau tiap perjalanan menghabiskan ratusan miliar, maka rakyat berhak menuntut hasil yang setimpal. Bukan sekadar foto bersama pemimpin dunia.
Catatan Pedas untuk Istana
Diplomasi tanpa kompas domestik adalah blusukan di panggung internasional. Kunjungan tanpa hasil nyata bagi rakyat adalah tur mahal yang dibayar pajak.
Prabowo punya mandat kuat dan pengalaman militer-diplomasi. Tapi mandat itu diuji bukan dari jumlah negara yang disinggahi, melainkan dari jumlah masalah rakyat yang diselesaikan saat ia kembali ke tanah air.
Rakyat tidak anti presiden berkeliling dunia. Rakyat hanya ingin: jangan sampai Garuda-1 lebih sering mendarat di bandara luar negeri, sementara problem di Garuda-land sendiri terus tertunda.
Istana kini dituntut menjawab: berapa investasi riil yang masuk, berapa lapangan kerja tercipta, berapa krisis pangan/energi yang selesai karena safari itu? Tanpa jawaban data, kritik Dino akan terus menggema keras dan relevan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Sekretariat Presiden maupun Kementerian Luar Negeri terkait pernyataan Dino Patti Djalal.
