Jakarta-WartaGlobal.Id
Sekaligus TantanganMenanggapi tingginya potensi kekeliruan ini, BKN sejatinya telah memangkas birokrasi perbaikan data melalui aplikasi SIASN BKN. Melalui sistem ini, instansi daerah diwajibkan melakukan rekonsiliasi data secara mandiri. Jika ditemukan ketidaksesuaian administrasi yang krusial (seperti tahun lahir), BKN memberlakukan verifikasi ketat selama 15 hari kerja guna mencegah manipulasi masa pensiun.
Namun, integrasi digital ini juga membawa risiko baru. Kasus dugaan kebocoran jutaan data identitas ASN dari server BKN pada pertengahan tahun 2024 membuktikan bahwa sistem pertahanan siber kepegawaian masih sangat rentan disusupi.
"Dalam hal ini keanehan terkait Tanggal lahir,bulan,tahun,serta jenis kelamin dll banyak dimapulasi pemalsuan data."
Kebocoran data NIP, nomor SK, hingga riwayat jabatan mempermudah oknum eksternal maupun internal untuk memetakan kelemahan sistem administrasi dan melakukan rekayasa sosial atau fraud.4.
Perlunya Audit Investigatif MenyeluruhPara ahli hukum administrasi negara mendesak agar pemerintah tidak hanya melakukan pemutakhiran data secara berkala, melainkan menggelar audit investigatif menyeluruh secara acak (random audit) pada daerah-daerah yang memiliki rasio perbaikan data NIP terlalu tinggi.
Pengetatan pengawasan pada akun admin kepegawaian di instansi daerah menjadi harga mati agar tidak ada lagi celah "mengutak-atik" data dasar pegawai demi meloloskan oknum tertentu.
Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam memanipulasi NIP, sanksi tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat serta tuntutan pidana korupsi siap menanti para oknum yang terlibat, sesuai dengan komitmen penegakkan disiplin dalam Sidang Banding Administratif BPASN..
Sumber ; LKPP lembaga kebijakan Barang dan jasa Pemerintah
