JAKARTA —WartaGlobal.Id
Korban jiwa dalam program pelatihan bergaya militer bagi warga sipil kembali bertambah. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi bahwa total peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang meninggal dunia kini mencapai lima orang.
Korban kelima diidentifikasi sebagai Nola Dya Sari, yang mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Abdul Azis Singkawang setelah mengalami sesak napas dan demam tinggi pasca-kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara, Kalimantan.
Kronologi dan Identitas Para KorbanHingga Sabtu (27/6/2026), rincian lima peserta yang gugur selama menjalani masa pelatihan 45 hari di berbagai satuan pendidikan TNI adalah sebagai berikut:
Yonanda Muhammad Taufiq: Meninggal akibat henti jantung (cardiac arrest) di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja.
Anisa Muyassaroh: Meninggal akibat sengatan panas ekstrem (heat stroke) di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan.
Novia Rahmadhani Sihotang: Meninggal akibat komplikasi penyakit tuberkulosis (TB) di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta.
Muhammad Rifki Renaldi Gunawan: Meninggal saat menjalani pendidikan dasar militer di wilayah Kalimantan Timur.
Nola Dya Sari: Meninggal di Singkawang setelah mengalami henti jantung menyusul gejala sesak napas akut.
@Menuai Kritik dan Cibiran Keras PublikKematian beruntun para sarjana sipil yang dipersiapkan untuk mengelola lembaga ekonomi desa ini memantik amarah publik.
Di berbagai platform media sosial seperti Threads dan Instagram, warganet melayangkan cibiran keras kepada pemerintah.Masyarakat mempertanyakan urgensi penerapan latihan fisik ekstrem ala militer bagi profesi yang sejatinya membutuhkan keahlian manajerial, akuntansi, dan strategi ekonomi.
Kritikan tajam seperti "Mau dagang atau mau perang?" dan "Koperasi bukan barak militer" ramai disuarakan oleh publik yang menilai program ini salah sasaran dan mengabaikan keselamatan manusia.Koalisi Masyarakat Sipil dan sejumlah pakar akademis bahkan mendesak agar program Latsarmil ini segera dihentikan (moratorium).
Mereka menuntut investigasi menyeluruh dan penegakan hukum jika ditemukan adanya unsur keteledoran atau pemaksaan fisik yang tidak sesuai dengan kapasitas fisik warga sipil.
Respons Kemhan dan Langkah PemerintahMerespons situasi yang kian memanas, Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan duka cita mendalam dan memastikan bahwa setiap keluarga korban menerima santunan senilai Rp50 juta. Pihak Kemhan membantah adanya isu kekerasan fisik sengaja di lapangan dan menegaskan seluruh peserta sebenarnya telah melewati skrining kesehatan awal.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dilaporkan telah memerintahkan evaluasi total dan perombakan menyeluruh terhadap sistem pelatihan.
Penataan ulang ini akan berfokus pada:Pengetatan mekanisme pengawasan medis lapangan dan profiling kesehatan komprehensif.Penyesuaian intensitas latihan fisik agar adaptif dengan kondisi psikologis dan kemampuan fisik peserta sipil.
Pemulangan peserta yang terdeteksi memiliki risiko kesehatan tinggi, termasuk 32 ibu hamil yang kedapatan ikut dalam proses diklat.Meskipun gelombang protes terus mengalir, pemerintah sejauh ini menyatakan bahwa program Koperasi Merah Putih akan tetap berjalan dengan perbaikan prosedur internal yang ketat.
