Israel dan Lebanon secara resmi menandatangani kesepakatan kerangka kerja (framework agreement) trilateral di Washington, Amerika Serikat, pada Jumat (26/6/2026) waktu setempat. Langkah bersejarah yang dimediasi oleh AS ini mencakup poin yang sangat langka dan krusial: Israel menyetujui penarikan mundur sebagian pasukannya dari wilayah Lebanon Selatan.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, dan Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Hamadeh, di hadapan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dokumen ini menjadi secercah harapan baru untuk meredakan ketegangan berdarah di sepanjang perbatasan kedua negara.
Berikut adalah poin-poin penting dari dinamika kesepakatan langka tersebut:Strategi 'Pilot Zone' dan Penarikan PasukanUji Coba Dua Wilayah: Israel sepakat menarik mundur pasukannya dari dua area percontohan (pilot zones) spesifik di sekitar Sungai Litani.Alih Kendali ke Militer Resmi: Wilayah yang ditinggalkan militer Israel (IDF) akan langsung diserahkan kepada kendali penuh Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF).
Pengawasan Ketat AS: Militer Amerika Serikat akan turun tangan langsung mendampingi tentara Lebanon untuk memonitor wilayah tersebut agar steril dari milisi non-negara.Babak Baru Kedaulatan LebanonPresiden Lebanon, Joseph Aoun, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah AS atas tercapainya kesepakatan ini. Pihak Beirut menegaskan bahwa langkah ini adalah "awal dari jalan panjang" untuk memulihkan kedaulatan penuh, integritas wilayah, dan memastikan warga Lebanon yang mengungsi dapat kembali ke tanah mereka dengan aman.
Syarat Ketat dari IsraelMeskipun menyetujui penarikan mundur, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa langkah ini bersifat performance-based (berdasarkan pemenuhan janji). Israel menyatakan tetap mempertahankan zona keamanan perimeter utama mereka sampai kelompok Hizbullah benar-benar dilucuti senjatanya secara total.
Tantangan Nyata di LapanganDi sisi lain, kesepakatan ini langsung menghadapi ujian berat karena faksi Hizbullah, yang tidak dilibatkan dalam meja perundingan di Washington, secara tegas menolak isi perjanjian tersebut. Penolakan ini memicu kekhawatiran baru di Beirut akan potensi gesekan politik internal.
Kendati jalannya implementasi diprediksi akan terjal, dokumen yang ditandatangani di Washington ini dinilai oleh pengamat internasional sebagai salah satu terobosan diplomatik paling signifikan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
