Jakarta – WartaGlobal.Id
Demokrasi tidak selalu mati oleh dentuman senjata. Ia juga dapat perlahan kehilangan nyawanya ketika suara jurnalis dibungkam, ruang redaksi diteror, kritik dibalas intimidasi, dan rasa takut berubah menjadi sensor paling efektif.
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers. Konstitusi melalui Pasal 28F UUD 1945 juga menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun, di balik jaminan hukum tersebut, masih muncul pertanyaan besar: apakah kebebasan pers benar-benar dirasakan oleh para jurnalis yang bekerja di lapangan?
Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih adanya kasus kekerasan terhadap jurnalis, mulai dari intimidasi, penganiayaan, pelarangan peliputan, perusakan alat kerja, serangan digital, hingga kriminalisasi. Setiap kasus bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm bahwa kebebasan pers masih menghadapi tantangan nyata.
Ancaman paling berbahaya bukan hanya kekerasan fisik, tetapi lahirnya budaya takut. Ketika seorang jurnalis mulai menghapus fakta karena khawatir diteror, digugat, atau mendapat tekanan, maka yang sesungguhnya sedang dikorbankan bukan hanya profesi jurnalistik, melainkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
Pers bukan musuh pemerintah, bukan lawan aparat penegak hukum, dan bukan penghambat pembangunan. Dalam negara demokrasi, pers merupakan salah satu pilar pengawasan publik. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta semestinya dijawab dengan keterbukaan, klarifikasi, dan transparansi, bukan dengan intimidasi atau pembungkaman.
Di sisi lain, kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Jurnalis wajib memegang teguh Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi. Kredibilitas pers dibangun melalui integritas dan profesionalisme.
Negara memiliki kewajiban melindungi setiap jurnalis yang menjalankan tugasnya sesuai hukum. Setiap dugaan kekerasan, ancaman, maupun intimidasi terhadap insan pers perlu ditangani secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat tidak takut terhadap kritik. Sebaliknya, demokrasi justru tumbuh melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan kebebasan menyampaikan fakta.
Pertanyaan yang kini patut diajukan bukan sekadar apakah kebebasan pers menghadapi ancaman, melainkan sejauh mana seluruh elemen bangsa mampu memastikan bahwa setiap jurnalis dapat bekerja secara aman, independen, dan tanpa rasa takut.
Sebab ketika suara jurnalis melemah, yang sesungguhnya kehilangan hak untuk mengetahui adalah masyarakat.
Afkan
