DENPASAR Indonesia, WartaGlobal.Id
Sebuah paket pengadaan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali menjadi sorotan setelah tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun Anggaran 2026.
Paket berkode 67244292 tersebut bernama Belanja Rehabilitasi Toilet dengan nilai mencapai Rp700.000.000. Nilai anggaran itu memicu pertanyaan publik mengenai urgensi, kewajaran biaya, serta prioritas penggunaan uang daerah.
Di tengah masih banyaknya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian, alokasi ratusan juta rupiah untuk rehabilitasi toilet ruang sidang dinilai layak dijelaskan secara terbuka.
Publik tentu tidak menolak pembangunan fasilitas yang layak.
Namun, setiap rupiah yang berasal dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Jika memang terdapat pekerjaan teknis berskala besar—mulai dari pembongkaran total, penggantian instalasi, hingga peningkatan standar bangunan—maka rincian anggarannya perlu dibuka kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila pekerjaan hanya berupa renovasi biasa, besarnya nilai anggaran akan terus mengundang tanda tanya.
Karena itu, DPRD Bali dan Sekretariat DPRD perlu menjelaskan secara rinci spesifikasi pekerjaan, luas area yang direhabilitasi, serta dasar perhitungan biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Transparansi adalah cara paling efektif untuk menghilangkan spekulasi. Uang yang digunakan bukan milik segelintir pejabat, melainkan berasal dari pajak masyarakat Bali yang berhak mengetahui ke mana setiap rupiah dibelanjakan.
Persoalan ini bukan sekadar tentang toilet, melainkan tentang komitmen terhadap tata kelola anggaran yang terbuka, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sumber : Pagu ,Pustaka
