Jakarta-WartaGlobal.Id
Janji politik Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk menggratiskan iuran BPJS Kesehatan berbasis kewarganegaraan kini berada di bawah sorotan tajam publik dan pengamat ekonomi.
Di tengah kampanye dan diskusi hangat bersama anak muda, Kaesang secara berani melempar wacana untuk merombak total sistem jaminan sosial nasional.
Namun, formula "gratis untuk semua" yang diusungnya dinilai lebih mirip komoditas jualan politik ketimbang solusi yang realistis.3 Sisi Kontroversial Formula BPJS Gratis ala PSI Pangkas subsidi BBM Kaesang mengusulkan pengalihan alokasi dana subsidi energi untuk membiayai kesehatan gratis.
Ubah sistem undang-undangPSI berniat merombak UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) demi menghapus kewajiban iuran mandiri.
Sistem berbasis kewarganegaraanLayanan jaminan kesehatan akan otomatis aktif bagi setiap pemegang KTP tanpa memandang status finansial.
Benturan Keras Antara Fantasi Politik dan Realita LapanganSkenario "gratis untuk semua" yang dijajakan PSI langsung mendapat kritik pedas dari berbagai pihak.
Ada dua alasan utama mengapa program ini dinilai sangat berisiko bagi stabilitas fiskal negara:
1. Ancaman Kenaikan Tarif PajakPara ekonom dari CORE Indonesia memperingatkan bahwa menghapus iuran mandiri secara total akan menciptakan lubang besar pada kas negara. Jika seluruh beban dialihkan ke APBN, pemerintah kemungkinan besar terpaksa menaikkan tarif pajak masyarakat demi menambal defisit biaya kesehatan yang melonjak.
2.Beban Fiskal EkstremSistem kesehatan yang murni gratis tanpa iuran berpotensi memicu lonjakan klaim yang tidak terkendali.
Negara harus menanggung biaya operasional seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan secara mandiri. Hal ini dinilai sangat berbahaya mengingat postur APBN saat ini masih harus memprioritaskan banyak program pembangunan nasional lainnya.
Kebijakan Nyata Pemerintah Saat IniBerbeda dengan janji perombakan total dari PSI, pemerintah saat ini memilih langkah yang jauh lebih terukur melalui dua kebijakan strategis:
