Dua unit pembangkit nuklir dirancang memasok listrik ke Halmahera Utara. Target pasokan pertama lima tahun setelah kontrak efektif, tetapi aspek keselamatan, biaya listrik, dan pengawasan publik tetap menjadi ujian.

JAKARTA – WartaGlobal.Id

Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan energi nuklir. Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, dan perusahaan nasional 

Kesepakatan tersebut ditandatangani di sela-sela agenda Russian Energy Week di Moskow, Rusia, pada 16 Oktober 2026. Proyek ini direncanakan menggunakan dua unit Floating Power Unit (FPU-100), masing-masing berkapasitas 100 MW, untuk memasok kebutuhan listrik di wilayah utara Pulau Halmahera.

Berdasarkan keterangan Rosatom dan laporan ANTARA, pasokan listrik pertama diperkirakan dapat dimulai paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama kontrak pasokan listrik berlaku efektif. Artinya, proyek ini masih membutuhkan tahapan implementasi sebelum manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. [1][2]

Skema Swasta, Bukan APBN

Salah satu aspek penting dalam kerja sama ini adalah skema pembiayaannya. Proyek dirancang menggunakan pola bisnis ke bisnis (business-to-business/B2B) dengan mengandalkan investasi swasta, tanpa pendanaan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana disampaikan para pihak dalam pengumuman kesepakatan.

Skema tersebut membuka peluang keterlibatan investor dalam pembangunan infrastruktur energi strategis. Namun, tidak digunakannya APBN bukan berarti proyek otomatis bebas dari konsekuensi ekonomi bagi publik.

Pemerintah dan regulator tetap perlu memastikan kejelasan struktur investasi, pembagian risiko, mekanisme penetapan tarif, serta tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan, pembengkakan biaya, atau gangguan operasional.

Informasi mengenai besaran total investasi dan proyeksi harga listrik belum dijelaskan secara terperinci dalam pengumuman yang tersedia. Kedua hal tersebut menjadi penting untuk menilai kelayakan ekonomi proyek secara objektif.

Teknologi Nuklir Terapung dan Tantangan Keselamatan

Proyek ini direncanakan menggunakan sistem reaktor seri RITM, teknologi yang menurut Rosatom telah digunakan pada kapal pemecah es bertenaga nuklir Rusia.

Pembangkit terapung berpotensi menjadi alternatif untuk memasok listrik ke kawasan yang membutuhkan tambahan kapasitas pembangkitan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan pembangkit konvensional di daratan.

Meski demikian, teknologi nuklir tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kapasitas listrik dan klaim rendah karbon. Kesiapan infrastruktur, pengamanan fasilitas, pengelolaan bahan bakar bekas dan limbah radioaktif, kesiapsiagaan darurat, serta perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga menuntut kajian yang cermat terhadap risiko gempa bumi, tsunami, kondisi laut, dan dampak terhadap masyarakat pesisir. Kajian tersebut harus dilakukan sesuai karakteristik lokasi proyek, bukan berdasarkan asumsi umum semata.

Karena itu, keterlibatan regulator nuklir Indonesia, khususnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh persyaratan keselamatan dan perizinan dipenuhi sebelum fasilitas dioperasikan.

Maluku Utara dan Harapan Ketahanan Energi

Kehadiran pembangkit berkapasitas 200 MW diharapkan dapat memperkuat pasokan listrik untuk wilayah utara Halmahera dan mendukung aktivitas ekonomi di Indonesia timur.

Pasokan listrik yang stabil dapat menjadi faktor pendukung bagi kegiatan industri, layanan publik, usaha masyarakat, dan pengembangan ekonomi daerah. Namun, besarnya manfaat tersebut akan bergantung pada kebutuhan listrik aktual, kapasitas jaringan transmisi dan distribusi, serta kemampuan sistem kelistrikan setempat menyerap daya yang dihasilkan.

Dengan demikian, kapasitas 200 MW tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai jaminan bahwa persoalan kelistrikan di seluruh Maluku Utara akan selesai. Pemerintah perlu menyampaikan proyeksi kebutuhan, wilayah layanan, kesiapan jaringan, dan skenario apabila terjadi gangguan pasokan.

Transparansi Menjadi Ukuran Keberhasilan

Kesepakatan Indonesia–Rusia ini dapat menjadi langkah penting dalam diversifikasi sumber energi nasional. Namun, proyek strategis yang menyangkut teknologi nuklir harus disertai keterbukaan informasi dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah pertanyaan mendasar masih perlu dijawab secara terbuka: berapa nilai investasi keseluruhan, berapa estimasi tarif listrik, bagaimana skema kepemilikan dan tanggung jawab operasional, bagaimana perlindungan lingkungan diterapkan, serta bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan?

Kejelasan mengenai kontrak, persyaratan keselamatan, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab para pihak diperlukan agar manfaat proyek tidak hanya dinilai dari besarnya kapasitas pembangkit.

Pada akhirnya, keberhasilan proyek nuklir terapung ini bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan Indonesia mendatangkan teknologi dari Rusia. Ukuran sesungguhnya adalah apakah proyek tersebut mampu menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan serta kepentingan generasi mendatang.

 Redaksi: Pemberitaan ini membedakan fakta kesepakatan yang diumumkan pada 16 Oktober 2026 dari target pelaksanaan yang masih bergantung pada berlakunya ketentuan kontrak dan pemenuhan persyaratan proyek.

Referensi:

1.  17 Oktober 2026, RI, Rosatom Sepakati Proyek Ekspor Pasokan Listrik dari PLTN Terapung.
2. Rosatom/Atom Media, 16 Oktober 2026, Rosatom and Indonesia Reach Historic Agreement on First-Ever Export Project for Electricity Supply from Floating Nuclear Power Unit.
3. Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Moskow, 17 Oktober 2026, RI-Rusia Dorong Implementasi Kerja Sama Konkret Bidang Energi.