Jakarta, WartaGlobal.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti serius rentetan insiden kapal pinisi wisata yang karam di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), di tengah tingginya arus kunjungan wisata Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi cuaca ekstrem secara terbuka dan berkelanjutan kepada wisatawan.
Menurut Saleh, Labuan Bajo merupakan destinasi wisata super prioritas yang seharusnya memiliki standar keselamatan tinggi, terutama untuk wisata bahari. Informasi cuaca, kondisi gelombang, dan risiko pelayaran wajib disampaikan tidak hanya kepada operator kapal, tetapi juga langsung kepada wisatawan sebelum aktivitas laut dilakukan.
“Pemerintah daerah tidak boleh pasif. Pengalaman dan pengetahuan lokal tentang cuaca harus dijadikan dasar rekomendasi wisata, apalagi di musim ekstrem seperti sekarang,” tegas Saleh dalam keterangannya.
Perhatian DPR ini muncul setelah dua kapal pinisi wisata mengalami kecelakaan dalam waktu berdekatan. KM Putri Sakinah karam di Selat Pulau Padar pada 26 Desember 2025 saat membawa 11 orang, termasuk pelatih Valencia CF dan keluarganya. Dalam insiden tersebut, empat wisatawan asal Spanyol dilaporkan hilang. Beberapa hari kemudian, kapal wisata Dewi Anjani tenggelam di Dermaga Pink pada 29 Desember 2025. Hasil awal menyebutkan kapal karam akibat kelalaian awak kapal yang tertidur sehingga tidak melakukan pemompaan air.
Saleh menilai, dua peristiwa ini menunjukkan lemahnya sistem pencegahan kecelakaan wisata laut. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari BMKG, Kementerian Pariwisata, Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo, hingga pelaku usaha dan masyarakat setempat.
BMKG dinilai harus memastikan peringatan dini cuaca ekstrem tersampaikan secara masif dan mudah dipahami. Sementara itu, Kementerian Pariwisata diminta tidak ragu membatasi sementara operasional kapal wisata jika kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan. KSOP Labuan Bajo bersama unsur SAR juga diharapkan memperkuat pengawasan dan kesiapsiagaan, termasuk optimalisasi pos Pulau Padar sebagai shelter darurat.
Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak dilakukan investigasi menyeluruh atas seluruh insiden tersebut guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian manusia maupun kegagalan standar keselamatan. Transparansi hasil investigasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pariwisata Labuan Bajo.
Saleh juga mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam menyebarkan informasi kondisi lapangan, termasuk melalui media sosial, agar wisatawan memperoleh gambaran nyata sebelum beraktivitas di laut.
“Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama. Labuan Bajo tidak boleh dibangun hanya dengan promosi, tapi juga dengan sistem perlindungan yang kuat,” tutup Saleh Partaonan Daulay. (Canga)
