Washington, WartaGlobal.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menolak mengikuti langkah Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Sikap itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan New York Post pada 26 Desember 2025. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengakui Somaliland, Trump menjawab singkat, “Tidak,” lalu melontarkan pertanyaan retoris yang menohok: “Apakah ada yang benar-benar tahu apa itu Somaliland?”
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Amerika Serikat yang tetap berhati-hati dan enggan terlibat dalam pengakuan sepihak atas wilayah yang statusnya masih diperdebatkan di tingkat internasional. Sikap Trump ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Washington tidak serta-merta mengikuti langkah sekutunya, Israel, dalam isu sensitif kedaulatan wilayah di Afrika Timur.
Sebelumnya, Israel secara resmi menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Somaliland. Pengakuan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan disertai kesepakatan pembukaan hubungan diplomatik serta penjajakan kerja sama ekonomi dan keamanan. Pemerintah Somaliland menyambut langkah tersebut sebagai momen bersejarah, bahkan menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam Abraham Accords, kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara.
Somaliland memisahkan diri dari Somalia sejak 1991 setelah runtuhnya rezim Siad Barre. Meski memiliki pemerintahan, mata uang, dan sistem keamanan sendiri, wilayah ini hingga kini belum diakui secara luas oleh komunitas internasional. PBB dan Uni Afrika masih memandang Somaliland sebagai bagian sah dari Somalia.
Pengakuan Israel memicu gelombang kecaman internasional. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menilai langkah tersebut melanggar prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia. Mereka khawatir pengakuan sepihak akan memperburuk instabilitas kawasan Tanduk Afrika dan menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional.
Penolakan Trump menempatkan Amerika Serikat pada jalur yang berbeda dengan Israel, meski kedua negara dikenal sebagai sekutu dekat. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa Washington masih menimbang dampak geopolitik jangka panjang, termasuk relasi dengan negara-negara Arab, Afrika, dan organisasi internasional, dibandingkan mengikuti langkah unilateral yang berpotensi memicu ketegangan baru.
“Amerika Serikat tidak akan terburu-buru mengakui entitas yang statusnya masih disengketakan dan belum mendapat legitimasi internasional,” kata seorang pejabat senior AS yang enggan disebutkan namanya.
Redaksi / ISB*
