Jakarta 10/12/2025, WartaGlobal. Id
Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPN Tani Merdeka Indonesia, Willfridus Yons Ebit, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah gagal total dalam menangani kerusakan hutan dan aksi kejahatan kehutanan selama lebih dari satu tahun menjabat. Hal ini terutama terlihat di wilayah Sumatera, yang kini dilanda banjir bandang dan longsor hebat pada akhir November 2025.
“Situasi di Sumatera bukan sekadar bencana alam. Ini adalah akumulasi dari kelalaian dan pembiaran Menteri Kehutanan,” tegas Yons Ebit dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025). Ia menambahkan bahwa Raja Juli tidak melakukan tindakan nyata terhadap jaringan pembalakan liar yang merusak hutan secara sistematis.Selain ketidakmampuan menegakkan hukum, Yons Ebit juga menyerang integritas menteri tersebut.
“Kita masih ingat Raja Juli bermain domino dengan terpidana kasus pembalakan liar, Azis Wellang. Ini bukti lemahnya integritas sang menteri,” ujarnya.Menurut Yons Ebit, kejadian ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga tamparan kemanusiaan, mengingat korban bencana kehilangan rumah dan mata pencaharian seharusnya bisa dicegah jika menteri memiliki komitmen pada penyelamatan hutan.Lebih jauh, ia mengkritik lemahnya pengawasan internal di Kementerian Kehutanan, termasuk persekongkolan aparat pengawas dengan pelaku kejahatan hutan.
“Bagaimana publik bisa percaya jika menterinya sendiri berinteraksi dengan pelaku kejahatan kehutanan?” tutur Yons Ebit.Kerusakan lingkungan di Sumatera disebutnya telah mencapai titik kritis akibat kebijakan yang rakus dan serakah. Yons Ebit menyebutkan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memperbaiki tata kelola agraria dan sumber daya alam.
“Satgas PKH adalah bukti pemerintah serius, tapi Raja Juli menghambat akselerasi bersih-bersih ini dengan sikap tidak tegas.”Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan memerlukan pemimpin yang mampu mengembalikan kepercayaan publik, menegakkan hukum dan menghentikan kerusakan ekologis. Oleh karena itu, Raja Juli Antoni harus mundur karena dianggap kehilangan legitimasi moral memimpin kementerian tersebut.
