Jakarta 6 April 2026 , WartaGlobak. Id
Di tengah arus migrasi global yang semakin kompleks, berbagai negara di dunia mulai memperketat kebijakan toleransi terhadap imigran ilegal.
Penindakan tegas berdasarkan hukum nasional masing-masing menjadi tren utama, dengan razia massal dan deportasi yang semakin rutin dilakukan. Para pakar imigrasi memperingatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri untuk segera melengkapi data legal mereka, agar terhindar dari masalah hukum mendadak.
Menurut data terbaru dari International Organization for Migration (IOM) per Maret 2026, lebih dari 50 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Utara telah meningkatkan operasi penangkapan imigran ilegal sebesar 30 persen dibanding tahun lalu. Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintahan baru meluncurkan program "Clean Sweep" yang menargetkan jutaan imigran tanpa visa kerja, dengan ribuan deportasi setiap minggu. Sementara di Uni Eropa, negara seperti Jerman dan Prancis menerapkan undang-undang baru yang memungkinkan penahanan langsung bagi pelanggar aturan tinggal.
Di kawasan Asia Tenggara, negara tujuan populer bagi pekerja migran Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja juga tak kalah tegas.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia baru-baru ini menggelar razia di 200 lokasi, menangkap 5.000 imigran ilegal, termasuk puluhan WNI yang dokumennya tidak lengkap. "Kami tidak lagi toleran terhadap pelanggaran imigrasi. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saaduddin Abdul Rahman, dalam konferensi pers pekan lalu.
Situasi serupa terjadi di Kamboja, di mana kasus eksploitasi buruh migran Indonesia sering menjadi sorotan. Aktivis hak buruh mencatat setidaknya 2.000 WNI ditahan tahun ini karena visa kadaluarsa atau kurangnya izin kerja.
"Banyak WNI yang baru panik saat tertangkap. Padahal, proses pelengkapan data seperti KITAS atau visa kerja bisa dilakukan online jauh sebelumnya," ujar Rina Susanti, koordinator LSM Migrant Care Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah mengeluarkan himbauan serius.
"Segera lengkapi legalitas Anda. Jangan tunggu tertangkap baru sibuk mengurus. KBRI di negara tujuan siap bantu proses paspor, visa, dan kontrak kerja,"
Para jurnalis investigatif menyoroti bahwa ketidaklengkapan data sering kali berujung pada eksploitasi oleh calo ilegal dan kerugian finansial besar bagi keluarga di tanah air.
"Dunia sedang 'bersih-bersih' imigran ilegal. WNI harus proaktif, bukan reaktif,"
