Denpasar, 14 April 2026 , WartaGlobal. Id
Pemerintah Korea Selatan secara tegas mengeluarkan peringatan perjalanan (travel advisory) untuk Bali, menyoroti maraknya kejahatan jalanan, penipuan wisatawan, dan kekerasan seksual terhadap turis wanita, serta ancaman keamanan yang kian mengkhawatirkan.
Pernyataan ini datang di tengah euforia pariwisata Bali yang terus dibanggakan pemerintah daerah, tapi nyatanya hanya ilusi semu belaka.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, melalui situs resminya, menaikkan level peringatan ke "merah" untuk wilayah Bali, memperingatkan warganya untuk menunda perjalanan non-esensial. Alasan utama? Serangkaian insiden kekerasan terhadap turis asing, mulai dari begal motor di Kuta hingga penipuan taksi liar di Seminyak, ditambah maraknya kasus pencurian, pemerasan, dan khususnya kekerasan seksual yang menargetkan wisatawan wanita.
Data Kepolisian Bali tak bisa dibantah: Hingga Maret 2026, kasus kejahatan terhadap wisatawan asing melonjak 35% dibanding tahun lalu, dengan 247 laporan pencurian, 89 kasus penganiayaan, dan 42 kasus kekerasan seksual—termasuk pemerkosaan terhadap dua turis Korea Selatan di akhir pekan lalu di kawasan Canggu.
Korban, seorang wanita Korea berusia 28 tahun, mengalami trauma berat setelah diserang oleh sekelompok pria lokal di pinggir pantai; kasus serupa menimpa turis WNA (Singapura, Australia, dll.) sepanjang 2025, dengan tingkat penyelesaian hukum hanya 15% karena lemahnya penegakan hukum.
Ironisnya, Gubernur Bali Wayan Koster masih sibuk memamerkan "Bali aman dan nyaman" di forum internasional, sementara Polisi lokal kewalahan karena korupsi endemik dan kurangnya patroli efektif.
Wisatawan Korea, yang berkontribusi Rp 2,5 triliun per tahun, kini ogah datang—booking hotel di Nusa Dua turun 20% sejak advisory ini.
"Jangan baperan dah," sindir netizen Indonesia di X (Twitter), merespons sombongnya pejabat lokal yang seolah menutup mata pada realitas.
Beberapa Aktivis hak asasi manusia mengecam: "Kekerasan seksual terhadap turis SNA bukan insiden sporadis, tapi pola sistemik akibat budaya patriarki dan impunitas pelaku.
Pemerintah Bali harus bertanggung jawab, bukan nuduh korban provokator!"
Rumur menambahkan pedas:
"Bali jadi korban korupsi aparat dan pengelolaan wisata asal-asalan.
Kekerasan seksual ini alarm merah—tanpa reformasi radikal, advisory seperti ini bakal bertubi-tubi dari negara lain, termasuk WNA yang sudah gelar investigasi sendiri." Sementara itu, Duta Besar Indonesia di Seoul buru-buru janji koordinasi, tapi bukti konkret? Nol besar.
Bali yang megah di mata dunia ternyata rapuh di balik senyum ramahnya. Saat pemerintah daerah sibuk pesta, nyawa, kehormatan, dan dompet wisatawan jadi taruhan. Sudah waktunya berhenti bermimpi dan hadapi kenyataan pahit ini.
Biarkan Bali berproses dengan Alamnya Tanpa dieksploitasi kepentingan Pribadi atau Golongan.
Sumber :
Kementerian Korea Selatan
