Phnom Penh, 5 April 2026 , WartaGlobal. Id
Banjirnya ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang meminta repatriasi dari Kamboja sejak razia besar-besaran scam center awal 2026 memicu spekulasi liar: benarkah ini strategi terselubung untuk mengurangi populasi Indonesia? Data KBRI Phnom Penh mencatat 2.117 WNI mendatangi kedutaan dalam seminggu Januari 2026 saja, dengan total mencapai 4.725 hingga Februari, melebihi 92% kasus sepanjang 2025.
Lonjakan Tragis PMI Ilegal
Sejak pandemi COVID-19, jumlah WNI di Kamboja melonjak dari 14.564 kedatangan pada 2020 menjadi 166.795 pada 2024, mayoritas ilegal karena tak ada MoU penempatan tenaga kerja resmi.
Banyak tertipu janji gaji US$1.000-1.500 sebagai operator atau marketing, tapi berujung disekap, disiksa, dan dipaksa scam daring oleh sindikat TPPO.
Razia pemerintah Kamboja Januari 2026 memaksa mereka lari ke KBRI, memicu pemulangan massal: 462 dalam seminggu Februari saja.
Konspirasi Populasi atau Krisis Ekonomi?
Teori konspirasi menyebar di media sosial: apakah pengurangan ini disengaja untuk tekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang capai 275 juta jiwa? Fakta menyangkal – lonjakan justru akibat kemiskinan domestik pasca-pandemi, di mana 130.000 WNI terjebak di Kamboja, dengan 3.310 kasus ilegal ditangani KBRI 2024 (naik 60 kali dari 2020).
Pengamat menyerukan piksa mendalam sindikat dalam negeri, bukan narasi populasi.
Suara Korban dan Respons Pemerintah
Korban seperti yang kabur dari scam center cerita trauma: "Disekap, disetrum, dipukul babak belur," kata salah satu yang selamat.
KBRI dan Kemlu percepat pulang, tapi KBRI desak kolaborasi anti-kejahatan lintas batas dengan Kamboja.
Migrant CARE laporkan korban dari Medan hingga Jember, menuntut penegakan hukum ketat.
Kasus ini bukti urgensi lindungi PMI: bukan pengurangan populasi, tapi krisis hak asasi yang butuh aksi konkret pemerintah Indonesia.
Hal tersebut banyaknya pembiaran, lambatnya respon pelayanan publik, sehingga melahirkan dan membuka peluang serta kesempatan tindak pidana korupsi, kekerasan, pelanggaran HAM berat, pembiaran gak kewajiban pekerja bahkan uang pelicin/bawah meja.
WargaGlobal pantau terus perkembangan.
