JAKARTA, WartaGlobal. Id
Indonesia sering menepuk dada sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pemilu megah, TPS di pelosok, jari bertinta ungu. Selesai. Setelah itu? Suara rakyat kembali jadi angka di atas kertas.
Demokrasi Distribusi Suara, Bukan Distribusi Harapan
Kita hebat mendistribusikan suara lima tahun sekali. Kotak suara sampai ke pulau terluar. Tapi kita gagal mendistribusikan _public coach_. Intelek tidak merata. Pendidikan bagus numpuk di Jawa. Kesehatan kelas satu untuk yang punya BPJS plus duit. Kesejahteraan? Lihat angka stunting, lihat antrean bansos, lihat lulusan S1 yang ngojek.
Nilai moral dan nilai sosial? Diajarkan di sekolah, dipraktikkan di mana? Pejabat korupsi hafal Pancasila. Anggota dewan tidur saat sidang bicara rakyat miskin. Ini demokrasi yang hanya kuat di bilik suara, tapi lumpuh di bilik kelas dan bilik rumah sakit.
Wacana Pedas: Kenapa Tiongkok Lebih "Demokratis"?
Ini pahit. Tiongkok berideologi komunisme, sosialisme. Di atas kertas, bukan demokrasi liberal. Tapi mereka justru mendemokrasikan _public coach_. Pendidikan vokasi digenjot, kampus riset disebar, guru desa digaji layak. Kesehatan dasar gratis, rumah sakit kabupaten tidak kalah dari kota. Kesejahteraan naik nyata. Rakyat miskin ekstrem turun dari 800 juta jadi nol dalam 40 tahun.
Ironis. Negara yang tidak kampanye pemilu tiap lima tahun, justru berhasil mendistribusikan hal yang paling dibutuhkan rakyat: kesempatan hidup layak. Sementara kita, negara yang bangga dengan pesta demokrasi, masih sibuk debat baliho dan politik identitas.
Demokrasi kita baru sampai tahap “memilih”. Belum sampai tahap “memiliki”. Rakyat boleh memilih presiden, tapi belum tentu memiliki akses ke dokter. Boleh memilih DPR, tapi belum tentu memiliki guru berkualitas.
Demokrasi Itu Alat, Bukan Tujuan
Tiongkok pakai sistem mereka sebagai alat untuk angkat kesejahteraan. Kita pakai demokrasi sebagai tujuan. Asal pemilu lancar, dianggap berhasil. Padahal demokrasi tanpa distribusi pendidikan, kesehatan, dan moral adalah demokrasi kosong. Hanya prosedur, tanpa substansi.
Pertanyaannya bukan “kapan kita ganti ideologi”. Pertanyaannya:
kapan demokrasi kita berani malu?
Malu karena kalah distribusi dengan negara yang katanya tidak demokratis. Malu karena suara rakyat sudah dikumpulkan, tapi nasib rakyat masih tercecer.Netti/*
Kalau demokrasi hanya berhenti di tinta ungu, maka kita tidak sedang berbangga. Kita sedang tertidur.
#Demokrasi #Indonesia #Tiongkok #Kesejahteraan #KritikSosial #PublicCoach
