Tanah Papua, 16 Mei 2026,WartaGlobal.Id
Sebuah acara “Pesta Babi” yang digelar baru-baru ini memicu perdebatan publik. Kegiatan yang awalnya dikemas sebagai perayaan budaya dan hiburan, dinilai sebagian masyarakat sebagai simbol ketimpangan dan bentuk baru kolonialisme zaman kita.
Kritik muncul karena acara tersebut berlangsung di tengah kondisi ekonomi warga yang belum merata. Bagi pengkritik, pesta dengan skala besar yang menampilkan konsumsi berlebihan menjadi kontras tajam dengan kesulitan sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Simbol Ketimpangan Sosial
Publik menilai pesta semacam ini bukan sekadar soal selera budaya, melainkan soal siapa yang memiliki akses, sumber daya, dan ruang untuk berpesta. Ketika mayoritas masih bergulat dengan harga pangan, lapangan kerja, dan layanan dasar, acara megah dianggap memperlebar jarak antara kelompok elit dan masyarakat biasa.
“Ini bukan soal babi atau tidak babi. Ini soal siapa yang berpesta dan siapa yang membayar harganya,” kata seorang warga yang menolak disebutkan namanya.
Kolonialisme Gaya Baru
Sebutan “kolonialisme di zaman kita” muncul karena pola yang dinilai mengulang logika lama: sumber daya lokal dikerahkan untuk kepentingan kelompok kecil, sementara manfaatnya tidak merata. Kritik diarahkan pada pola relasi kuasa yang tidak berubah, meski wajahnya berganti.
Tanpa transparansi soal pendanaan, perizinan, dan dampak sosial-ekonomi, kegiatan seperti ini mudah dibaca sebagai bentuk pamer kekuasaan ketimbang pelestarian budaya.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Masyarakat mendesak panitia dan pihak yang mendukung acara membuka rincian sumber dana, izin, dan skema keterlibatan warga lokal. Tujuannya sederhana: memastikan tidak ada pemanfaatan ruang publik dan sumber daya komunitas untuk kepentingan satu kelompok.
Jika tidak, pesta yang dimaksudkan sebagai perayaan budaya justru menjadi bahan bakar ketidakpercayaan publik terhadap elite dan penyelenggara.
#PestaBabi #KetimpanganSosial #KolonialismeModern #TransparansiPublik #Akuntabilitas
