Jakarta, WartaGlobal.id – Isu perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kembali menguat menjelang Agustus 2026. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo disebut-sebut menjadi salah satu menteri yang berpeluang diganti setelah serangkaian polemik yang mencuat di lingkungan Kementerian PU.
Sejumlah sumber menyebut dinamika internal kementerian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya isu tersebut. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menginginkan jajaran kabinet tetap fokus pada kinerja dan menghindari polemik yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Presiden maupun Istana mengenai rencana reshuffle kabinet.
Sorotan terhadap Dody bermula dari beredarnya dokumen rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat untuk menghadiri High Level Meeting PBB di New York pada 13–19 Juli 2026. Dokumen tersebut memuat nama istri dan anak Dody sehingga memicu pertanyaan publik mengenai sumber pembiayaan perjalanan keluarga.
Menanggapi polemik itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa pencantuman nama anggota keluarga hanya merupakan persyaratan administrasi dalam pengurusan visa. Ia menegaskan seluruh biaya perjalanan keluarga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah ramainya kritik publik, Dody akhirnya membatalkan kunjungan tersebut.
Belum mereda kontroversi itu, Kementerian PU kembali menjadi perhatian setelah muncul isu mutasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat yang diduga berkaitan dengan kebocoran dokumen perjalanan dinas. Dody membantah tudingan tersebut dan menegaskan mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas birokrasi.
Dalam penjelasannya, Dody juga mengungkap adanya temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai ribuan pegawai yang diduga terlibat aktivitas judi online serta manipulasi absensi elektronik. Menurutnya, langkah pembenahan organisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur di lingkungan Kementerian PU.
Kondisi internal kementerian turut menjadi sorotan setelah anggota DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyampaikan bahwa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) mengaku berada di bawah tekanan akibat penerapan sanksi disiplin yang dinilai cukup keras. Selain itu, isu dugaan nepotisme juga sempat mencuat, meski telah dibantah Dody yang bahkan menawarkan sayembara berhadiah umrah bagi siapa pun yang mampu membuktikan tuduhan tersebut.
Di tengah berbagai polemik itu, beredar informasi bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri setelah dua tahun masa pemerintahan berjalan. Selain Dody Hanggodo, sejumlah sumber juga menyebut ada menteri lain dari jajaran lama yang masuk dalam radar evaluasi. Meski demikian, seluruh informasi mengenai reshuffle masih bersifat spekulatif dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah.
"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Presiden maupun Istana mengenai reshuffle kabinet. Segala informasi yang beredar masih berupa dinamika politik dan menunggu keputusan resmi pemerintah." (Redaksi)
