Poto Istimewa
Denpasar, Bali – WartaGlobal.Id
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Setya Kita Pancasila (SKP) Provinsi Bali menyampaikan pernyataan sikap resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Pernyataan sikap tersebut tidak hanya memuat masukan dan kritik yang konstruktif, tetapi juga menegaskan dukungan DPW SKP Bali terhadap langkah-langkah Kejaksaan dalam memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ketua DPW SKP Provinsi Bali, Nyoman Darmada, S.H., M.H., secara langsung menyerahkan butir-butir pernyataan sikap kepada perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali. Dokumen tersebut diterima oleh Ady Wira Bhakti, S.H., M.H., yang mewakili Kejati Bali, dalam suasana terbuka dan dialogis.
Penerimaan tersebut mencerminkan komitmen Kejati Bali untuk terus membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Dalam kesempatan tersebut, DPW SKP Bali menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola penegakan hukum yang semakin baik. Kritik yang disampaikan diharapkan dapat menjadi masukan positif untuk memperkuat integritas institusi, bukan untuk melemahkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Di sisi lain, SKP Bali juga mengapresiasi berbagai upaya pembenahan internal yang terus dilakukan Kejaksaan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan institusi yang bersih dari praktik penyimpangan. Langkah-langkah penguatan pengawasan internal, peningkatan profesionalisme, serta penegakan kode etik dinilai sebagai bagian penting dalam membangun Kejaksaan yang semakin dipercaya masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kondusif, penuh rasa saling menghormati, dan menunjukkan bahwa sinergi antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum dapat menjadi fondasi yang kuat dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali.
DPW SKP Bali berharap komunikasi yang terbuka dan kolaboratif seperti ini dapat terus terjaga, sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara konstitusional dan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, berintegritas, dan berkeadilan.
