Lombok Barat – IDNTipikor.Com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek di Kabupaten Lombok Barat. Langkah penyidik yang memeriksa sedikitnya 21 orang dari berbagai unsur pemerintahan, BUMD, kontraktor, notaris, hingga ajudan menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri aliran keputusan, peran para pihak, dan kemungkinan jejak transaksi keuangan.
Deretan nama yang dipanggil menjadi saksi memperlihatkan luasnya lingkaran yang sedang didalami penyidik. Di antaranya Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PDAM Giri Menang Sudirman, Kepala Dinas PUPR Ratnawati, Kepala Dinas Kominfotik H. Rizki, Kepala BKAD Agus Satra, serta sejumlah pejabat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Dari sektor swasta, KPK juga meminta keterangan kepada Direktur Keuangan PT AMGM Baiq Nurul Hidayat yang disebut terkait PT Reflesia, Lalu Angga Niti Firdaus dari PT Reflesia, Munawir Haris dari CV Dias, Tedy, serta Direktur PT AMA Aini Kurniawati. Kehadiran para kontraktor dalam pemeriksaan mengindikasikan penyidik tengah menelusuri hubungan antara penyelenggara negara dan pihak pelaksana proyek.
Tidak berhenti di sana, penyidik turut memanggil Notaris Jajuli guna mengklarifikasi transaksi jual beli tanah yang disebut bernilai sekitar Rp5 miliar. Pemeriksaan ini mengisyaratkan bahwa KPK juga mendalami kemungkinan adanya aset atau transaksi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Sejumlah ajudan dan sopir pejabat juga ikut dimintai keterangan. Dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi, pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di lingkungan terdekat pejabat sering dilakukan untuk menguji kesesuaian keterangan, pola komunikasi, hingga aktivitas yang berkaitan dengan proyek yang diselidiki.
Hingga saat ini, seluruh pihak yang diperiksa masih berstatus saksi. Belum ada penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut. Namun, intensitas pemeriksaan terhadap berbagai unsur menunjukkan bahwa KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara utuh dugaan korupsi proyek di Kabupaten Lombok Barat.
Publik kini menanti langkah lanjutan KPK. Transparansi proses hukum menjadi kunci agar penyidikan mampu menjawab berbagai pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme dugaan penyimpangan terjadi, serta apakah terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap proyek yang menggunakan uang rakyat harus dikelola secara akuntabel. Ketika dugaan penyimpangan muncul, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga tidak ada pihak yang kebal hukum.
