SINGARAJA – WartaGlobal.Id
Nilai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Buleleng yang disebut mencapai Rp116,7 miliar bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Angka fantastis tersebut telah memicu gelombang pertanyaan publik mengenai efektivitas tata kelola pendapatan daerah sekaligus respons aparat penegak hukum.
Sorotan kini mengarah kepada Kejaksaan Negeri Buleleng. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana institusi penegak hukum akan mengambil langkah proaktif untuk menelusuri apakah besarnya tunggakan tersebut murni persoalan administrasi atau terdapat dugaan penyimpangan yang layak diselidiki. Hingga kini, tuntutan masyarakat agar dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), audit investigatif, serta penelusuran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terus menguat.
Desakan itu muncul karena tunggakan PBB dalam jumlah besar berpotensi berdampak terhadap penerimaan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Publik menilai, apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila persoalan tersebut murni akibat kelemahan administrasi, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan resmi mengenai penyebab serta langkah penyelesaiannya.
Pemerintah Kabupaten Buleleng sebelumnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif dan penghapusan piutang PBB tertentu sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan daerah. Namun demikian, besarnya angka tunggakan tetap menjadi perhatian serius yang membutuhkan penjelasan terbuka kepada publik.
Kini bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu apakah Kejaksaan Negeri Buleleng akan mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya atau memberikan penjelasan resmi mengenai tindak lanjut atas sorotan masyarakat tersebut.
WartaGlobal akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan menjunjung asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.
