Jakarta, WartaGlobal.Id – Pers lahir sebagai pilar keempat demokrasi. Tugasnya mengawasi kekuasaan, menyampaikan fakta kepada publik, dan menjadi penyeimbang pemerintah. Namun, di berbagai daerah, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar: masihkah media benar-benar independen ketika sebagian besar pendapatannya bergantung pada kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah?
Fenomena kerja sama publikasi antara instansi pemerintah dan perusahaan media memang tidak dilarang sepanjang dilakukan secara transparan dan tidak memengaruhi isi pemberitaan. Namun, ketika kontrak tersebut menjadi sumber utama pemasukan media, publik berhak mempertanyakan apakah fungsi kontrol terhadap kekuasaan masih berjalan secara optimal.
Di banyak daerah, muncul anggapan bahwa sebagian media lebih sibuk mengejar kontrak publikasi dibanding menjalankan fungsi jurnalistik investigatif. Akibatnya, kritik terhadap pemerintah menjadi minim, sementara pemberitaan seremonial justru mendominasi ruang publik.
Kondisi ini memunculkan persepsi adanya konflik kepentingan, meski tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh media.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers dan menempatkan Dewan Pers sebagai lembaga independen untuk menjaga kebebasan serta kualitas kehidupan pers nasional.
Dewan Pers juga berulang kali mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan independensi pers serta menghindari pemberian imbalan atau fasilitas yang dapat memengaruhi integritas pemberitaan.
Pers yang sehat membutuhkan model bisnis yang sehat. Ketergantungan berlebihan terhadap belanja publikasi pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi bahwa media enggan bersikap kritis terhadap pihak yang menjadi sumber pendapatannya. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan distribusi anggaran publikasi dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak dijadikan alat untuk memengaruhi pemberitaan.
Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai. Media yang tetap berani mengungkap fakta meski berisiko kehilangan kontrak akan memperoleh kepercayaan publik. Sebaliknya, media yang hanya menjadi corong kekuasaan perlahan akan kehilangan fungsi utamanya sebagai pengawas demokrasi.*Netti
Sumber:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dewan Pers, Surat Edaran tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers.
Pernyataan Dewan Pers mengenai menjaga independensi pers (7 Januari 2026).
