ACEH — WartaGlobal.Id — Peristiwa pengusiran Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo dari kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026), menjadi peristiwa yang patut mendapat perhatian serius.

Informasi yang beredar menyebutkan, Ari Wahyu Widodo datang untuk menghadiri zikir dan doa bersama dalam rangka peringatan 21 Tahun Hari Damai Aceh. Namun, sebelum mencapai panggung kegiatan, ia disebut menghadapi penolakan dari sejumlah warga dan kemudian meninggalkan area masjid.

WartaGlobal menempatkan informasi tersebut sebagai laporan yang masih memerlukan verifikasi silang, terutama mengenai identitas massa, jumlah orang yang melakukan penolakan, alasan pengusiran, serta apakah terdapat instruksi atau keputusan resmi dari panitia kegiatan.

Bukan Sekadar Soal Diusir

Jika peristiwa tersebut benar terjadi, persoalannya tidak berhenti pada seorang pejabat kepolisian yang meninggalkan lokasi.

Ada pertanyaan lebih besar yang perlu dijawab:

Mengapa seorang Wakapolda yang datang menghadiri kegiatan keagamaan dan peringatan perdamaian justru mendapat penolakan dari masyarakat?

Apakah penolakan itu berkaitan dengan persoalan tertentu?

Apakah merupakan ekspresi spontan warga?

Apakah ada kelompok atau organisasi yang secara resmi menyatakan keberatan terhadap kehadiran pejabat kepolisian?

Atau terdapat persoalan lain yang belum terungkap kepada publik?

Semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan spekulasi.

Rekam Jejak Wakapolda Perlu Diperiksa

Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menjabat sebagai Wakapolda Aceh sejak April 2025. Serah terima jabatan tersebut dilakukan pada 9 April 2025.

Dalam sejumlah kegiatan sebelumnya, Ari tercatat hadir dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat dan tokoh agama. Bahkan dalam pertemuan dengan ulama, Polda Aceh menyampaikan pentingnya memperkuat hubungan antara kepolisian dan ulama serta menjaga stabilitas keamanan daerah.

Karena itu, apabila benar terjadi penolakan terbuka di ruang publik dan tempat ibadah, Polda Aceh perlu menjelaskan konteks peristiwa tersebut secara transparan.

Bukan dengan membangun narasi pembenaran, melainkan membuka fakta.

Hari Damai Aceh Seharusnya Menjadi Ruang Rekonsiliasi

Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh bukan momentum biasa.

Hari Damai Aceh berkaitan dengan perjalanan panjang masyarakat Aceh setelah konflik bersenjata dan proses perdamaian. Karena itu, kegiatan zikir dan doa bersama seharusnya menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan aparat dalam suasana penghormatan terhadap perdamaian.

Jika di ruang tersebut justru terjadi pengusiran pejabat negara, maka publik berhak mengetahui apa pemicunya.

Jangan sampai peristiwa yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru berubah menjadi indikator adanya persoalan kepercayaan antara sebagian masyarakat dan institusi negara.

WartaGlobal: Verifikasi Harus Dibuka

Untuk memastikan pemberitaan tidak berubah menjadi propaganda, WartaGlobal mendorong beberapa hal:

1. Polda Aceh memberikan klarifikasi resmi mengenai kedatangan Wakapolda ke Masjid Raya Baiturrahman.
2. Panitia kegiatan menjelaskan kronologi sebelum, saat, dan setelah penolakan terjadi.
3. Identitas serta jumlah pihak yang melakukan penghadangan perlu diverifikasi.
4. Alasan penolakan harus disampaikan berdasarkan keterangan pihak yang terlibat.
5. Rekaman video yang beredar perlu diperiksa konteks utuhnya, bukan hanya potongan beberapa detik.
6. Jika terdapat pelanggaran hukum, aparat wajib memprosesnya secara profesional dan proporsional.
7. Jika peristiwa tersebut merupakan ekspresi aspirasi masyarakat, hak menyampaikan pendapat tetap harus dihormati sepanjang dilakukan sesuai hukum.

Jangan Tutupi Persoalan dengan Jargon Kamtibmas

Institusi negara memiliki kewajiban menjaga keamanan. Namun keamanan tidak identik dengan membungkam pertanyaan publik.

Begitu pula kritik masyarakat tidak otomatis berarti ancaman keamanan.

Justru profesionalisme aparat diuji ketika menghadapi penolakan.

Polisi harus mampu membedakan antara kritik, ketidakpuasan, provokasi, dan tindakan pidana.

Demikian pula masyarakat harus mampu menyampaikan aspirasi tanpa melakukan kekerasan atau tindakan yang melanggar hukum.

Sampai laporan ini disusun, WartaGlobal belum menemukan keterangan resmi yang memadai dari Polda Aceh maupun panitia mengenai alasan terjadinya penolakan tersebut. Karena itu, klaim bahwa pengusiran merupakan akibat persoalan tertentu belum dapat dinyatakan sebagai fakta.

FFU WartaGlobal menegaskan: beritakan peristiwa berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi.

Hari Damai Aceh harus menjadi momentum memperkuat perdamaian—bukan panggung untuk menutup pertanyaan yang belum terjawab.

WartaGlobal.Id — Fakta, Data, Integritas.

#FFU #WartaGlobal #Aceh #BandaAceh #HariDamaiAceh #MasjidRayaBaiturrahman #WakapoldaAceh #Jurnalisme #Investigasi #FaktaDanData