LONDON —WartaGlobal.Id

Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Inggris” dan berpotensi menjadi “republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir” menuai kontroversi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Israel Army Radio dan muncul di tengah memburuknya hubungan diplomatik Inggris-Israel. Pemerintah Inggris menyebut komentar itu tidak dapat diterima.

Masalahnya sederhana: Inggris bukan republik, apalagi republik Islam.

Inggris merupakan kerajaan konstitusional dengan Raja sebagai kepala negara, sementara pemerintahan dijalankan melalui sistem parlementer. Karena itu, menyebut Inggris sebagai “Republik Islam” bukan sekadar pernyataan politik yang provokatif, tetapi juga bertabrakan dengan fakta dasar mengenai sistem ketatanegaraan Inggris.

Data Sensus: Muslim 6,5 Persen, Bukan 100 Persen

Data resmi Office for National Statistics (ONS) melalui Census 2021 England and Wales menunjukkan bahwa penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim berjumlah sekitar 3,9 juta orang atau 6,5 persen.

Pada saat yang sama, 46,2 persen penduduk atau sekitar 27,5 juta orang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Sementara kelompok yang menyatakan tidak beragama mencapai 37,2 persen atau sekitar 22,2 juta orang.

Proporsi Muslim memang meningkat dari 4,9 persen pada 2011 menjadi 6,5 persen pada 2021. Namun peningkatan tersebut tidak berarti struktur negara Inggris berubah menjadi negara Islam.

Bahkan, jika menggunakan data sensus tersebut, perubahan terbesar justru terlihat pada menurunnya proporsi warga yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen dan meningkatnya kelompok tanpa agama.

Dengan kata lain, menjadikan angka pertumbuhan Muslim sebagai bukti bahwa Inggris sedang berubah menjadi “Republik Islam” adalah lompatan kesimpulan yang tidak didukung data.

London Memang Beragam, Tetapi Negara Tidak Berganti Sistem

London merupakan salah satu kawasan paling beragam secara agama di Inggris. Dalam Census 2021, sekitar 15 persen penduduk London mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Namun keberadaan komunitas Muslim yang besar tidak otomatis mengubah sistem pemerintahan Inggris.

Begitu pula sejumlah wilayah dengan konsentrasi penduduk Muslim tinggi. Komposisi demografis suatu wilayah tidak sama dengan perubahan konstitusi sebuah negara.

Kalau logika tersebut dipakai secara serampangan, setiap perubahan komposisi penduduk bisa dianggap sebagai pergantian sistem negara.

Padahal demografi bukan konstitusi, agama bukan sistem pemerintahan, dan komunitas mayoritas di sebuah wilayah bukan berarti negara tersebut berganti ideologi.

Klaim “Republik Islam Nuklir” Juga Bermasalah

Pernyataan Netanyahu mengenai “republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir” juga mengundang pertanyaan serius.

Pakistan secara resmi menggunakan nama Islamic Republic of Pakistan dan telah menjadi negara bersenjata nuklir sejak melakukan uji coba nuklir pada 1998.

Artinya, jika istilah “republik Islam dengan senjata nuklir” digunakan sebagai kategori politik, Pakistan jelas sudah lebih dahulu berada dalam kategori tersebut.

Maka, persoalan sebenarnya bukan data demografi Inggris, melainkan narasi politik yang dibangun dari data demografi tersebut.

Ada Persoalan Politik yang Jauh Lebih Serius

Di balik pernyataan Netanyahu terdapat konteks politik yang tidak bisa diabaikan.

Hubungan Inggris dan Israel memang tengah mengalami ketegangan, terutama terkait perang Gaza dan kebijakan Inggris terhadap Israel. Andy Burnham, yang menjadi perdana menteri Inggris pada 2026, sebelumnya menyatakan akan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel, termasuk kemungkinan sanksi terhadap individu maupun entitas dan pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel yang dianggap ilegal.

Jadi, ada isu nyata: Gaza, diplomasi, sanksi, perdagangan, permukiman, dan hubungan Inggris-Israel.

Namun perdebatan mengenai kebijakan luar negeri kemudian dibungkus dengan label “Republik Islam Inggris”.

Di sinilah narasi politik mulai kehilangan proporsi.

Mengkritik Kebijakan Inggris Boleh, Memelintir Demografi Jangan

Perbedaan sikap politik antara London dan Tel Aviv merupakan hal yang sah untuk diperdebatkan.

Netanyahu berhak mengkritik kebijakan Inggris. Pemerintah Inggris juga berhak menentukan politik luar negerinya.

Tetapi kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak dikemas menjadi generalisasi terhadap jutaan warga Muslim Inggris.

Muslim Inggris adalah bagian dari masyarakat Inggris. Mereka bukan bukti bahwa Inggris telah berganti sistem negara.

Data ONS justru memperlihatkan gambaran yang jauh lebih kompleks: Kristen masih menjadi kelompok agama terbesar di England and Wales, sementara kelompok tanpa agama juga sangat besar.

Statistik Jangan Dijadikan Senjata Politik

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Angka 6,5 persen dapat disajikan sebagai fakta demografis. Tetapi angka yang sama bisa dipelintir menjadi seolah-olah sebuah negara telah berubah menjadi negara Islam.

Itu bukan lagi persoalan statistik.

Itu persoalan framing politik.

Jika 6,5 persen penduduk Muslim cukup untuk mengubah identitas sebuah negara, maka pertanyaan berikutnya sederhana: apakah 6,5 persen pemilik kucing juga membuat Inggris menjadi “Republik Meong”?

Tentu tidak.

Karena negara tidak ditentukan oleh meme, ketakutan, atau persentase kelompok tertentu. Negara ditentukan oleh konstitusi, institusi, hukum, dan sistem pemerintahan.

Maka, kritik terhadap Inggris boleh keras. Kebijakan London terhadap Israel boleh diperdebatkan. Kebijakan Israel di Gaza juga sah menjadi objek kritik internasional.

Tetapi mengubah angka demografi menjadi tuduhan bahwa Inggris telah menjadi “Republik Islam” adalah kesimpulan yang tidak sebanding dengan data.

Dalam jurnalisme, angka harus dibaca apa adanya.

6,5 persen tetap 6,5 persen. Bukan 100 persen.

Dan Inggris tetap Inggris—sebuah kerajaan konstitusional, bukan republik Islam.

WartaGlobal — Data harus berbicara, bukan ketakutan yang mengarang angka.*Netti