DENPASAR – WartaGlobal.Id

Surga pariwisata dunia kembali menjadi arena pertarungan kepentingan. Minggu (15/11/2026), Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di perairan Pelabuhan Benoa, Bali, dengan membentangkan spanduk raksasa berbentuk penyu bertuliskan “No Fossil Gas in Paradise”.

Pesannya jelas: hentikan ekspansi energi fosil di Bali.

Namun, di balik aksi tersebut tersimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar penolakan terhadap pembangunan terminal Liquefied Natural Gas (LNG) atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU).

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pembangunan infrastruktur energi harus dibayar dengan menyusutnya ruang hidup masyarakat pesisir dan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut?

Greenpeace menyoroti rencana pembangunan FSRU baru di kawasan Serangan dengan kapasitas penyimpanan LNG mencapai 145.000 meter kubik. Fasilitas tersebut direncanakan untuk mendukung penambahan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas di Bali sebesar 1.550 MW.

Angka ini bukan proyek kecil. Infrastruktur sebesar itu membutuhkan kajian serius mengenai dampak terhadap perairan, jalur pelayaran, ekosistem pesisir, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penyu dan ekosistem laut bukan objek pembangunan.

Greenpeace memperingatkan bahwa ekspansi fasilitas LNG di selatan Bali berpotensi mempersempit wilayah tangkap nelayan, mengganggu ekosistem mangrove, serta berdampak terhadap habitat penyu.

Jika pembangunan berlangsung tanpa perlindungan ekologis yang memadai, konsekuensinya tidak berhenti pada perubahan bentang laut. Ada potensi gangguan terhadap rantai kehidupan pesisir yang selama ini menopang masyarakat lokal.

Laut bukan sekadar ruang kosong untuk menempatkan kapal industri, pipa, dan fasilitas energi. Bagi nelayan Serangan, laut adalah tempat bekerja, sumber pangan, identitas sosial, sekaligus warisan kehidupan antargenerasi.

Investasi boleh masuk, tetapi jangan mengusir kehidupan masyarakat.

Persoalan ini juga menyentuh hak masyarakat adat. Penolakan warga Serangan terhadap rencana FSRU telah disampaikan melalui berbagai jalur. Pada Januari 2026, IDN Times Bali melaporkan keberatan masyarakat adat terhadap penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup proyek tersebut.

Dokumen yang diberitakan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2832 Tahun 2025, tertanggal 31 Oktober 2025, untuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur terminal LNG oleh PT Dewata Energi Bersih.

Warga mempertanyakan keterlibatan masyarakat terdampak dan lokasi proyek yang dinilai terlalu dekat dengan pesisir Serangan.

Di sinilah pemerintah harus menjawab secara terbuka: bagaimana proses konsultasi publik dilakukan? Apakah keberatan masyarakat telah dinilai secara substantif? Bagaimana mitigasi terhadap habitat penyu, mangrove, terumbu karang, dan wilayah tangkap nelayan?

Greenpeace juga mengingatkan persoalan emisi metana. LNG memang sering dipromosikan sebagai bahan bakar yang lebih rendah emisi dibandingkan batu bara dalam kondisi pembakaran tertentu. Namun, kebocoran metana sepanjang rantai pasok dapat mengurangi bahkan menggerus keuntungan iklim tersebut.

Bali membutuhkan energi, tetapi bukan berarti semua risiko harus ditanggung rakyat pesisir.

Pemerintah harus membuka dokumen AMDAL, kajian biodiversitas, peta jalur tangkap nelayan, analisis risiko kebocoran gas, serta dasar penentuan lokasi proyek kepada publik.

Jangan sampai pembangunan yang diklaim demi ketahanan energi justru menghasilkan ketidakamanan ekologis dan sosial.

Sebab, jika penyu kehilangan habitat, mangrove rusak, dan nelayan kehilangan ruang melaut, siapa yang akan membayar kerugian jangka panjangnya?

Jangan sampai Bali hanya indah dalam brosur pariwisata, tetapi perlahan kehilangan kehidupan laut yang menjadi fondasi keindahannya.

WartaGlobal.Id – Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.

Karya Jurnalis.