BANDA ACEH – WARTAGLOBAL.ID

Ada sesuatu yang paradoks dalam perjalanan kekhususan Aceh.

Sebuah aturan telah disahkan. Lembaga legislatif daerah telah menjalankan kewenangannya. Payung hukum pemerintahan Aceh tersedia. Namun, persoalan bendera daerah justru terus berada dalam ketidakpastian.

Bendera Bintang Bulan yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 belum menjadi simbol yang dapat digunakan secara normal tanpa perdebatan hukum.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar mengapa bendera itu tidak berkibar di kantor pemerintahan.

Pertanyaan yang lebih serius adalah: mengapa pemerintah selama bertahun-tahun belum mampu memberikan penyelesaian hukum yang tuntas?

JANGAN JADIKAN QANUN SEKADAR PRODUK POLITIK

Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menetapkan bendera daerah sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan.

Tetapi ketentuan itu juga mensyaratkan agar pengaturannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah memuat ketentuan mengenai desain bendera daerah yang tidak boleh memiliki persamaan dengan simbol gerakan separatis.

Penjelasan PP tersebut bahkan memberikan contoh simbol bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Aceh.

Inilah titik konflik regulasi yang tidak boleh ditutup-tutupi.

Jika pemerintah pusat menganggap desain Bendera Aceh bermasalah, harus ada penjelasan hukum yang terbuka, argumentasi yang terukur, serta mekanisme penyelesaian yang jelas.

Jika Pemerintah Aceh merasa Qanun tersebut telah memenuhi ketentuan hukum, mengapa tidak mendorong penyelesaian melalui mekanisme konstitusional sampai memperoleh kepastian?

Jangan saling melempar tanggung jawab.

PEMERINTAH PUSAT DAN ACEH HARUS BERHENTI BERDIAM DIRI

Persoalan ini tidak boleh dijadikan komoditas politik setiap kali momentum sejarah Aceh diperingati.

Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan pernyataan normatif yang berulang.

Gubernur Aceh, DPRA, Menteri Dalam Negeri, dan pemerintah pusat harus memberikan penjelasan mengenai:

1. Bagaimana status hukum pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 saat ini?
2. Apa langkah konkret harmonisasi dengan PP Nomor 77 Tahun 2007?
3. Apakah sudah ada keputusan final mengenai penggunaan Bendera Bintang Bulan sebagai lambang daerah?
4. Apa mekanisme hukum yang harus ditempuh agar tidak terjadi benturan regulasi?

Pertanyaan tersebut bukan ancaman terhadap NKRI. Justru merupakan bagian dari tuntutan supremasi hukum.

Sebuah negara hukum tidak boleh membiarkan produk hukumnya sendiri hidup dalam ketidakpastian.

Jangan sampai rakyat diminta menghormati hukum, sementara pemerintah sendiri tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana hukum itu harus dijalankan.

Merah Putih tetap simbol kedaulatan nasional. Keutuhan NKRI tidak boleh ditawar.

Namun, penghormatan terhadap NKRI juga harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kekhususan Aceh yang dijamin undang-undang.

Jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, publik berhak mempertanyakan kapasitas dan keseriusan para pemangku kebijakan.

Qanun bukan pajangan. Kekhususan bukan slogan. Dan perdamaian bukan sekadar seremoni tahunan.

Karya Jurnalis.