Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam - Warta Global Indonesia

Mobile Menu

IKLAN GAMBAR

ADS

Memuat berita...

More News

logoblog

Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam

Wednesday, November 18, 2026
Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam 


PLAJU PALEMBANG SUMATERA SELATAN - Dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan oknum penyidik Polrestabes Palembang menjadi sorotan setelah dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dilaporkan mengalami luka fisik serius saat menjalani proses penangkapan dan pemeriksaan terkait perkara keributan yang dipicu persoalan lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Pada Hari Minggu ( 08 NOVEMBER 2026 ).

 Sudah dikabarkan oleh pihak kepolisian telah menangkap SI dan MR di kediamannya. Berdasarkan keterangan Istri, keluarga dan pengakuan kedua tersangka tersebut, keduanya mengalami sejumlah luka serius yang diduga akibat tindakan kekerasan selama proses penanganan perkara pidana tersebut.


SI disebut mengalami luka serius yang mengakibatkan patah tulang pada tangan bagian kiri dan bahu kanan, lebam di bagian perut, terutama ulu hati, serta sejumlah luka lebam di wajah dan goresan pada kaki. Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada pihak keluarga, dokter yang menangani menyebut kondisi tangan SI mengalami kerusakan serius.


Sementara itu, MR dilaporkan mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata dan penurunan kemampuan pendengaran pada kedua telinga. Ia juga disebut mengalami luka robek di bagian pelipis serta memar di dada akibat dugaan pemukulan berulang.


Dalam keterangan yang disampaikan, MR mengaku mengalami pemukulan menggunakan bola biliar. Namun, seluruh dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, dan penyelidikan yang objektif.


Pihak Keluarga SI sebelumnya juga mengungkapkan bahwa korban dalam kondisi sehat ketika dijemput dari rumahnya Korban.

 Mereka mempertanyakan prosedur penangkapan karena menurut keterangan istri SI, petugas yang datang juga disinyalir tidak memperlihatkan surat penangkapan.


Atas kejadian tersebut, keluarga kedua tersangka tengah menyiapkan langkah hukum, baik melalui laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oknum penyidik maupun pengaduan kepada Kepala Divisi Propam Polri dan Propam Polda Sumatera Selatan.


Kuasa hukum Istri SI, Wendi Apriyanto, SH menegaskan bahwa status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan manusiawi.


Menurutnya, kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus berdasarkan hukum, mengikuti prosedur, serta menghormati hak asasi manusia.


"Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia," tegas Wendi, Pada Hari Minggu (15/11/2026).


Ia menegaskan, apabila dugaan penganiayaan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, oknum anggota kepolisian yang terlibat harus tetap diproses secara hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.


Wendi juga mendorong agar penanganan perkara dilakukan melalui tiga jalur pertanggungjawaban, yakni proses pidana, pemeriksaan Propam, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).


Menurutnya, mekanisme internal kepolisian tidak boleh menjadi pengganti proses pidana apabila ditemukan dugaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota.


"Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.


Praktisi hukum Rensis Oktaviani Kandouw, S.H., C.Med., turut menyoroti pentingnya mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh. Ia juga mendesak Kapolda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang berani mengusut masalah ini dan melakukan pemeriksaan kepada oknum anggotanya yang diduga melanggar hukum tanpa harus adanya aduan dari pihak keluarga ataupun korban. Pada Hari Rabu 18 November 2026.

Rensis mendorong pemeriksaan rekaman CCTV sebelum dan ketika keributan berlangsung, termasuk mengumpulkan keterangan para saksi untuk memastikan rangkaian peristiwa yang sebenarnya. Semua pihak-pihak yang terlibat dalam keributan lahan dan akar persoalan yang melatarbelakangi konflik harus diperiksa, termaksud alas hak dan bukti kepemilikan lahan atau dasar hukum penguasaan lahan.


“Perkara lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum dari pihak penyidik hingga berakhir bentrok fisik. Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang diminta memberikan penjelasan resmi terkait prosedur penangkapan, yang sudah melukai mencederai korban MR, kondisi kesehatan kedua tersangka, serta adanya dugaan kekerasan, penganiayaan dan pengeroyokan termasuk pemicu bentrokan ini bisa terjadi,” tegas Ibu Advocate Rensis. 


Reporter : vian//herry
Headline Hukum Sosial
Memuat konten...