Papua-WartaGlobsl.Id

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Ekalestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, bukan sekadar persoalan administrasi pertambangan. Peristiwa ini membuka pertanyaan lebih besar tentang pengawasan negara, tanggung jawab korporasi, transparansi kepemilikan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan kekayaan alam.

Wilayah izin pertambangan seluas 3.500 hektare itu kini dikembalikan kepada penguasaan negara setelah pemerintah menemukan pelanggaran ketentuan penggunaan kawasan hutan.

Namun, publik tidak boleh berhenti pada seremoni pencabutan izin.

Sebab, mencabut izin jauh lebih mudah daripada membongkar seluruh rangkaian persoalan yang mungkin terjadi selama perusahaan menjalankan aktivitasnya.

NEGARA BARU BERTINDAK, LALU SIAPA YANG MENGAWASI SEBELUMNYA?

Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 23 Oktober 2026, pencabutan IUP dilakukan melalui Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan aktivitas pembukaan dan penambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), termasuk kegiatan di luar wilayah izin perusahaan.

Bahkan, pemerintah melalui Jaksa Agung menyampaikan bahwa perusahaan belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang.

Ini bukan persoalan sepele.

Jika kewajiban lingkungan tidak dipenuhi, siapa yang akan menanggung biaya pemulihan? Jika terdapat kerusakan hutan, siapa yang bertanggung jawab? Jika negara kehilangan penerimaan dari kegiatan pertambangan, bagaimana menghitung kerugian dan memulihkannya?

Jangan sampai perusahaan menikmati hasil eksploitasi, sementara negara dan masyarakat harus membayar ongkos kerusakannya.

JANGAN HANYA MEMERIKSA IZIN, PERIKSA JUGA UANG DAN PEMILIKNYA!

Dalam investigasi pertambangan, dokumen izin hanyalah pintu masuk.

Aparat perlu menelusuri struktur kepemilikan saham, pemilik manfaat akhir, sumber pembiayaan, kontrak bisnis, penjualan hasil tambang, hingga aliran transaksi keuangan.

Apakah seluruh aktivitas perusahaan telah dilaporkan secara transparan?

Apakah kewajiban pajak dan royalti telah dibayarkan sesuai ketentuan?

Apakah terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan tanpa tercatat secara terbuka?

Dan apakah terdapat hubungan kepentingan dengan pejabat atau pihak yang memiliki pengaruh dalam proses perizinan maupun pengawasan?

Nama Tito Karnavian juga perlu ditempatkan secara proporsional. Tuduhan bahwa dirinya merupakan pemegang IUP atau pemilik perusahaan belum dapat dipastikan melalui dokumen kepemilikan yang terverifikasi. Tidak boleh ada kesimpulan personal tanpa bukti.

Namun, prinsip transparansi harus berlaku kepada siapa pun. Jika ada dugaan keterlibatan pejabat, mantan pejabat, atau pihak yang memiliki pengaruh politik, penyelidikan harus dilakukan berdasarkan bukti dan tanpa perlakuan istimewa.

ANTAM MASUK, PUBLIK HARUS MENGAWASI!

Rencana pemerintah mengalihkan pengelolaan wilayah bekas konsesi kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam juga patut mendapat perhatian.

Pengelolaan oleh BUMN memang dapat memperkuat kendali negara. Tetapi publik berhak mengetahui bagaimana proses pengalihan dilakukan.

Apakah sudah ada kajian kelayakan?

Bagaimana status lingkungan dan kewajiban perusahaan sebelumnya?

Bagaimana mekanisme pengelolaan hak masyarakat adat?

Bagaimana pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat Nabire?

Jangan sampai pergantian perusahaan hanya mengubah nama operator, sedangkan masyarakat tetap berada di luar lingkaran kesejahteraan.

Negara harus menjelaskan bahwa pengelolaan oleh Antam benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar perpindahan penguasaan bisnis.

KONFLIK HUKUM JUGA HARUS DIBUKA SECARA TRANSPARAN

Kuasa hukum PT Kristalin Ekalestari, Haris Azhar, sebelumnya mempertanyakan prosedur pencabutan izin dan rencana penyerahan wilayah kepada Antam.

Pandangan tersebut juga harus mendapat ruang untuk diuji secara objektif.

Pemerintah perlu membuka dasar hukum, dokumen pemeriksaan, serta proses pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat kepentingan siapa pun. Ketika perusahaan terbukti melanggar, hukum harus ditegakkan. Namun, ketika pemerintah mengambil alih pengelolaan, prosesnya juga harus tunduk pada hukum.

PAPUA BUKAN LADANG KEUNTUNGAN ELITE

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya, kekayaan emas Papua tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, sementara masyarakat adat menghadapi persoalan lingkungan dan ketidakpastian hak atas tanah.

Masyarakat adat Wate, yang menurut pernyataan YLBHI–LBH Papua telah menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan sejak 2007, juga tidak boleh diabaikan dalam proses penyelesaian perkara ini.

Pencabutan izin harus diikuti dengan penyelesaian hak masyarakat, pemulihan lingkungan, serta jaminan bahwa pengelolaan berikutnya tidak mengulangi persoalan yang sama.

PERTANYAAN TERAKHIR: APAKAH INI PENEGAKAN HUKUM ATAU SEKADAR PERGANTIAN PENGUASAAN?

Publik tidak membutuhkan seremoni pencabutan izin semata.

Publik membutuhkan audit menyeluruh, pembukaan pemilik manfaat perusahaan, pemeriksaan kewajiban keuangan, penghitungan kerusakan lingkungan, dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Jangan sampai negara hanya berani mencabut izin, tetapi tidak berani menelusuri siapa yang menikmati keuntungan dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Jangan sampai tambang berganti pengelola, tetapi jaringan kepentingan tetap tidak tersentuh.

Emas Papua adalah kekayaan rakyat Indonesia. Bukan warisan untuk diperebutkan oleh kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Negara harus membuktikan bahwa hukum berdiri di atas kepentingan bisnis, politik, dan jabatan.

Karena ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa banyak izin yang dicabut, melainkan seberapa jauh kekayaan negara berhasil dikembalikan untuk kemakmuran rakyat.

Mengawal Kekuasaan, Membongkar Persoalan, Menjaga Kepentingan Publik.

Karya Jurnalis.