Jakarta, 31 Desember 2025 , WartaGlobal. Id
Tahun pajak 2026 bakal jadi ujian pertama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Dilantik September lalu, Purbaya janjikan "tidak ada pajak baru" demi hindari beban rakyat, tapi pintu kenaikan tarif tetap terbuka lebar jika ekonomi melaju kencang.Target penerimaan negara dipatok Rp2.357,7 triliun—naik 7,69% dari Rp2.189,3 triliun tahun ini—tanpa sentuh tarif atau objek pajak baru. Ini kelanjutan jaminan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.
"Enggak ada gunanya saya naikkan pajak saat itu, makin kecil terus, malah turun ke bawah," tegas Purbaya di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/12).Purbaya yakin pertumbuhan ekonomi di atas 5% bakal dongkrak daya beli masyarakat. Bahkan, ia beri contoh tegas: kalau PDB tembus 6%, tarif pajak bisa naik. "Jadi Anda enggak usah takut, saya akan naikkan pajak ketika tumbuh di atas 6%. Anda juga akan happy juga bayar pajaknya," katanya sambil tersenyum percaya diri.Bukan cuma janji manis.
Purbaya bocorkan daftar agenda nyata 2026: perbaikan administrasi pajak digital, dorong kepatuhan wajib pajak lewat insentif, plus penyesuaian standar global seperti aturan BEPS 2.0 OECD. Langkah ini diharap tekan penggelapan dan efisiensi tanpa "menghukum" rakyat.
Tapi, bagi kalangan ekonom, ini double-edged sword. Pertumbuhan tinggi memang ideal, tapi janji "happy bayar pajak" terasa ironis di tengah inflasi dan biaya hidup melonjak. Apakah 2026 jadi tahun kebaikan pajak, atau skenario hukuman terselubung bagi rakyat Indonesia?
Warta Global.id
