JAKARTA, WartaGlobal. Id
Persoalan WNI korban sindikat _scam_ di Kamboja kembali disorot. Presiden Prabowo Subianto menegur keras Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri terkait dugaan birokrasi kotor yang bermain di KBRI Phnom Penh.
Prabowo menegaskan perintah _bersih-bersih_ di tubuh perwakilan RI harus segera dijalankan. Menurutnya, sistem pemulangan yang transparan adalah hal yang paling diharapkan keluarga korban. Saat ini banyak keluarga mengaku kesulitan dan menduga ada praktik pungli serta jalur gelap dalam proses pemulangan WNI.
Desakan Reformasi KBRI Phnom Penh
Presiden meminta KBRI Phnom Penh ditunjuk pimpinan yang amanah dalam waktu secepatnya. Penambahan petugas yang berintegritas dan loyal kepada Negara Indonesia juga dinilai mendesak. Langkah ini untuk memastikan perlindungan WNI berjalan maksimal dan bebas dari permainan oknum.
“Negara tidak boleh kalah dari sindikat. Apalagi kalah dari birokrat yang bermain,” tegas sumber Istana yang mengetahui arahan Presiden.
Konteks: Ribuan WNI Terjebak Scam
Kasus WNI yang terjebak kerja paksa di perusahaan _online scam_ Kamboja terus bertambah. KBRI Phnom Penh jadi garda terdepan pemulangan. Namun laporan masyarakat menyebut prosesnya lambat, tidak transparan, dan rawan pemerasan.
Teguran Prabowo ini menjadi sinyal bahwa Istana tidak akan menoleransi birokrasi yang menghambat perlindungan warga negara. Bersih-bersih di KBRI dan transparansi pemulangan kini jadi agenda prioritas.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri dan Ditjen Imigrasi belum memberikan tanggapan resmi atas teguran Presiden tersebut.
#Prabowo #KBRIphnomPenh #WNIScam #Kamboja #Kemenlu #Imigrasi #BirokrasiKotor
