JAKARTA – WartaGlobal.Id
Industri manufaktur tanah air kembali dihantam kabar kurang sedap. Dua perusahaan raksasa produsen komponen otomotif asal Jepang yang beroperasi di Jawa Timur dikabarkan bersiap angkat kaki dari Indonesia. Langkah relokasi ini memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang berpotensi berdampak pada ribuan karyawan.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers daring pada Minggu (21/6/2026).
"Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK," ujar Said Iqbal. Meskipun enggan merinci nama resmi perusahaan demi menjaga proses yang berjalan, ia memberikan inisial bahwa kedua pabrik tersebut adalah PT J dan PT S.
Kalah Kompetitif dari Vietnam
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun serikat buruh, keputusan prinsipal atau perusahaan induk di Jepang ini didorong oleh perubahan strategi bisnis global. Manajemen pusat menilai iklim pengembangan kendaraan listrik (EV) di Indonesia saat ini kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara tetangga.
"Karena di Indonesia rupanya pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian," jelas Said Iqbal menambahkan.
Kondisi ekosistem domestik dan regulasi dituding menjadi faktor utama yang membuat investor Jepang lebih memilih mengalihkan kapasitas produksinya ke Vietnam. Sektor hilirisasi dan ekosistem mobil listrik Vietnam dinilai jauh lebih siap dan agresif dalam memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku usaha.
Upaya Penyelamatan Hak Pekerja
Menyikapi ancaman pemangkasan hubungan kerja ini, Said Iqbal menegaskan bahwa rencana relokasi tersebut sejauh ini masih berada dalam tahap diskusi dan pembahasan awal. Oleh karena itu, ia langsung menginstruksikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk segera membuka ruang negosiasi dengan manajemen lokal perusahaan.
Langkah mitigasi ini diambil agar hak-hak normatif serta pesangon para pekerja dapat terlindungi sepenuhnya apabila skenario terburuk benar-benar terjadi.
Selain jalur bipartit di internal perusahaan, KSPI juga bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Said Iqbal menyatakan akan memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga pimpinan DPR RI. Isu ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dalam membenahi regulasi serta daya saing industri kendaraan listrik nasional ke depan.
Netty/*
