Jakarta — WartaGlobal.Id

Polemik mengenai surat keterangan pendidikan Grade 12 UTS Insearch, Sydney, Australia, kembali membuka pertanyaan serius tentang standar, mekanisme, dan dasar hukum penyetaraan pendidikan luar negeri di Indonesia.

Persoalannya sederhana tetapi sangat mendasar:

Apa sebenarnya status pendidikan Grade 12 di UTS Insearch? Apakah merupakan pendidikan sekolah formal setingkat pendidikan menengah, atau program persiapan/pathway/kursus yang diselenggarakan untuk memasuki pendidikan tinggi?

Pertanyaan itu harus dijawab terlebih dahulu sebelum publik menerima kesimpulan bahwa sebuah program pendidikan di luar negeri dapat disetarakan dengan SMK di Indonesia.

UTS SENDIRI MENYEBUTNYA SEBAGAI PATHWAY

Dokumen resmi UTS menjelaskan bahwa UTS College merupakan pathway provider menuju University of Technology Sydney (UTS). Program yang ditawarkan mencakup Academic English, UTS Foundation Studies dan diploma pendidikan tinggi.

UTS juga menjelaskan bahwa Foundation Studies ditujukan bagi mahasiswa internasional yang telah menyelesaikan Year 11 atau pendidikan yang ekuivalen dan program tersebut berfungsi sebagai persiapan akademik menuju studi sarjana.

Dalam dokumen UTS lainnya, Foundation Studies disebut sebagai program yang “comparable to Year 12” dan dirancang untuk mempersiapkan peserta memasuki pendidikan universitas. Artinya, istilah “comparable to Year 12” harus dibedakan dengan klaim bahwa program tersebut merupakan sekolah menengah formal tiga tahun seperti SMK di Indonesia.

Di sinilah letak pertanyaan publik.

BUKAN SEKADAR SOAL SIAPA YANG MENEMPUH PENDIDIKAN

Perdebatan ini tidak semestinya diarahkan kepada pribadi tertentu.

Yang harus diuji adalah produk administrasi negara dan metodologi penyetaraannya.

Apabila benar terdapat surat pemerintah yang menyatakan pendidikan Grade 12 UTS Insearch Sydney setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan, maka publik berhak mengetahui:

1. Apa nama resmi program yang ditempuh?

2. Apakah program tersebut dikategorikan sebagai pendidikan formal, pendidikan nonformal, foundation/pathway, atau program lainnya menurut otoritas pendidikan Australia?

3. Berapa lama sebenarnya program tersebut ditempuh?

4. Berapa jumlah jam pembelajaran dan beban studinya?

5. Apa kurikulumnya?

6. Apakah terdapat mata pelajaran kejuruan Akuntansi dan Keuangan yang dapat dibandingkan dengan kompetensi SMK Indonesia?

7. Siapa yang melakukan evaluasi dan menentukan kesetaraannya?

8. Standar atau regulasi apa yang digunakan?

9. Apakah ada dokumen akademik dari UTS yang secara eksplisit menyatakan level pendidikan tersebut?

10. Mengapa hasil akhirnya dapat disebut setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan, bukan sekadar setara dengan Year 12 atau pendidikan persiapan masuk universitas?

PERTANYAAN PALING MENDASAR: ENAM BULAN VS TIGA TAHUN

Inilah titik yang harus dibuka secara terang.

Sejumlah pemberitaan dan pihak yang menggugat surat penyetaraan tersebut mempertanyakan durasi studi yang disebut sekitar enam bulan dan membandingkannya dengan pendidikan SMK di Indonesia yang secara umum berlangsung tiga tahun. Gugatan terhadap surat tersebut juga telah diberitakan memasuki ranah PTUN.

Tetapi durasi enam bulan tersebut wajib diverifikasi kepada UTS, bukan sekadar bersandar pada pernyataan pihak-pihak yang sedang berperkara.

Karena itu, WartaGlobal mempertanyakan langsung kepada pihak UTS College/UTS:

“Apakah program Grade 12 yang ditempuh pada UTS Insearch Sydney pada periode tersebut merupakan program pendidikan sekolah formal atau program pathway/foundation/course? Berapa lama durasi resmi program tersebut dan apa status kualifikasinya dalam sistem pendidikan Australia?”

Jawaban UTS sangat penting.

Sebab jika UTS menyatakan bahwa program tersebut memang merupakan pathway/foundation atau kursus persiapan menuju pendidikan tinggi, maka pertanyaan berikutnya justru semakin penting:

Atas dasar apa otoritas pendidikan Indonesia menyetarakan capaian tersebut dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan?

JANGAN SAMPAI STANDAR PENYETARAAN MENJADI TANDA TANYA

Kemendikdasmen sendiri menegaskan bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri diperlukan agar kesetaraan kelulusan antarsistem pendidikan dapat dijamin secara adil. Dalam konteks penerimaan peserta didik, kementerian menyebut dokumen pendidikan luar negeri perlu disetarakan terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga menyediakan layanan Penyetaraan Ijazah Setara SMK dari Luar Negeri ke Indonesia, yang menunjukkan bahwa penyetaraan pada level SMK merupakan proses administratif yang memang berada dalam kewenangan pemerintah.

Karena itu, semakin tinggi kewenangan pemerintah dalam memberikan pengakuan, semakin tinggi pula tuntutan transparansinya.

Dokumen penyetaraan tidak boleh berhenti pada selembar surat.

Harus ada jejak administrasi:

dokumen asli → status lembaga → status program → kurikulum → durasi → beban belajar → capaian kompetensi → metode asesmen → dasar hukum → keputusan penyetaraan.

Semua harus dapat diuji.

SMK INDONESIA JANGAN DIABAIKAN

Pertanyaan ini juga menyangkut penghormatan terhadap jutaan siswa SMK di Indonesia.

Mereka menjalani pendidikan formal selama bertahun-tahun, mengikuti pembelajaran teori dan praktik, menjalani asesmen, serta memperoleh kompetensi kejuruan yang dirancang dalam sistem pendidikan nasional.

Maka ketika sebuah program luar negeri dinyatakan setara dengan SMK, negara wajib mampu menjelaskan kesetaraan kompetensinya, bukan hanya kesamaan jenjang administratif.

Setara bukan berarti sekadar sama-sama disebut “Grade 12”.

Setara harus dapat dibuktikan melalui level pendidikan, capaian pembelajaran, beban belajar, kompetensi dan mekanisme pengakuan.

KEMENDIKDASMEN WAJIB MEMBUKA DASARNYA

WartaGlobal tidak sedang menghakimi seseorang.

Yang dipersoalkan adalah transparansi keputusan administrasi negara.

Jika keputusan penyetaraan tersebut benar dan seluruh prosedurnya sesuai regulasi, pemerintah seharusnya tidak kesulitan membuka dasar penilaiannya kepada publik.

Sebaliknya, jika ada kekeliruan administratif, salah klasifikasi program, atau dasar penyetaraan yang tidak memadai, persoalan tersebut harus diperbaiki tanpa melihat siapa orang yang memperoleh surat tersebut.

Karena hukum administrasi pendidikan harus berlaku sama.

Jangan sampai pendidikan rakyat diukur dengan penggaris tiga tahun, sementara pendidikan tertentu cukup diukur dengan selembar surat.

TIGA PIHAK HARUS MEMBERI JAWABAN

Ada sedikitnya tiga pintu yang harus dibuka dalam investigasi ini:

Pertama, UTS College/UTS Sydney.
Apa sebenarnya status Grade 12 yang dimaksud, berapa durasinya, apa kurikulumnya, dan kualifikasi apa yang diterbitkan?

Kedua, Kemendikdasmen.
Siapa pejabat yang melakukan penilaian, apa metode penyetaraannya, apa dasar hukumnya, dan dokumen akademik apa yang menjadi dasar keputusan?

Ketiga, publik.
Apakah standar yang sama juga diterapkan kepada warga negara Indonesia lainnya yang menempuh pendidikan luar negeri?

Pertanyaan terakhir sangat penting.

Sebab keadilan administrasi bukan hanya soal keputusan yang benar untuk satu orang, tetapi apakah keputusan yang sama dapat diberikan kepada siapa pun yang berada dalam kondisi akademik yang sama.

Kajian :

Kontroversi ini seharusnya tidak diselesaikan dengan perang opini.

Tidak cukup mengatakan “surat pemerintah sudah ada”.

Tidak cukup pula mengatakan “UTS adalah lembaga terkenal”.

Yang harus dibuktikan adalah:

Apa programnya? Apa status pendidikannya? Berapa lama? Apa kompetensinya? Apa kurikulumnya? Dan dengan regulasi apa kemudian dinyatakan setara dengan SMK Indonesia?

Jika semua pertanyaan itu dapat dijawab secara terbuka dan berbasis dokumen, publik dapat menilai sendiri.

Namun jika pertanyaan paling dasar tentang status program, durasi pendidikan, kurikulum, dan dasar hukum penyetaraan saja tidak dapat dijelaskan, maka kontroversi ini memang layak terus diperiksa.

WartaGlobal meminta Kemendikdasmen tidak sekadar mempertahankan surat tersebut, tetapi membuka seluruh dasar akademik dan administratif yang melahirkannya.

Karena dalam negara hukum, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya hasil keputusan, tetapi juga proses yang melahirkan keputusan tersebut.