Jakarta — WartaGlobal.Id
Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, akhirnya turun langsung menemui massa mahasiswa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Pertemuan itu berlangsung setelah pimpinan DPR lebih dahulu melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa di dalam kompleks parlemen. Setelah audiensi, Dasco dan Saan keluar menemui massa dan menyampaikan respons DPR dari atas mobil komando.
Peristiwa tersebut bukan sekadar adegan politik di tengah demonstrasi. Ia adalah ujian terhadap seberapa jauh DPR mampu mengubah tuntutan jalanan menjadi keputusan politik yang konkret.
Laporan sejumlah media pada 19 Juni 2026 mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa dari sejumlah kelompok, antara lain HMI MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul.
Bukan Sekadar Turun ke Jalan
Dasco menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan dikomunikasikan dan dikawal. Sejumlah laporan menyebut tuntutan mahasiswa kemudian diteruskan kepada kementerian atau pihak pemerintah terkait.
Namun, di sinilah pertanyaan kritisnya:
Apakah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah sudah cukup?
Dalam sistem demokrasi parlementer, DPR bukan sekadar tempat menerima keluhan masyarakat. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa keras tepuk tangan ketika pimpinan DPR naik ke mobil komando.
Ukuran sebenarnya adalah:
Apa yang berubah setelah massa mahasiswa membubarkan diri?
Dari Janji ke Bukti
Pertemuan terbuka dengan mahasiswa tentu merupakan sinyal positif. Dialog jauh lebih sehat dibandingkan membiarkan jarak antara penguasa dan rakyat semakin lebar.
Tetapi demokrasi tidak boleh berhenti pada simbol.
Jika tuntutan mahasiswa menyangkut kebijakan pemerintah, DPR harus menggunakan fungsi pengawasannya. Jika menyangkut regulasi, harus ada tindak lanjut legislasi. Jika menyangkut penggunaan anggaran negara, harus ada pemeriksaan politik anggaran yang terbuka.
Apalagi pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa DPR juga pernah menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan komitmen melakukan reformasi serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat berhak bertanya: berapa banyak janji yang benar-benar berubah menjadi kebijakan?
Mahasiswa Bukan Properti Politik
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan.
Mahasiswa datang ke jalan bukan untuk menjadi dekorasi demokrasi.
Mereka hadir sebagai kelompok masyarakat sipil yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.
Karena itu, ketika pimpinan DPR menemui mereka, peristiwa tersebut seharusnya dibaca sebagai mekanisme kontrol demokrasi, bukan sebagai panggung pencitraan politik.
Bahkan ketika Saan Mustopa menyampaikan bahwa isu supremasi sipil akan ditindaklanjuti dengan pihak terkait, publik mempunyai alasan untuk menunggu hasil konkretnya.
Analisa WartaGlobal
Ada tiga lapisan penting dari peristiwa ini.
Pertama, tekanan publik bekerja.
Ribuan mahasiswa mampu memaksa institusi politik membuka ruang dialog secara langsung.
Kedua, DPR sedang diuji.
Turun menemui massa adalah langkah komunikasi politik. Tetapi pekerjaan sebenarnya justru dimulai setelah kamera berhenti merekam dan demonstrasi selesai.
Ketiga, publik harus mengawal setelah aksi.
Jangan sampai demonstrasi menghasilkan foto, pernyataan, dan janji—tetapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan.
Karena itu, WartaGlobal menilai janji politik harus memiliki jejak administratif dan politik yang dapat diperiksa publik: rapat, surat resmi, keputusan, rekomendasi, perubahan kebijakan, atau tindakan pengawasan yang dapat diverifikasi.
DPR Jangan Hanya Datang Saat Rakyat Berteriak
Gedung parlemen dibangun bukan untuk menjadi benteng yang jauh dari rakyat.
Justru sebaliknya, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.
Maka keberanian Dasco dan Saan turun menemui mahasiswa patut dicatat. Tetapi keberanian yang lebih besar adalah berani membawa tuntutan tersebut masuk ke ruang rapat, mengujinya secara terbuka, memperjuangkannya dalam kebijakan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.
Sebab demokrasi tidak selesai ketika wakil rakyat turun dari mobil komando.
Demokrasi baru bekerja ketika suara dari jalan berubah menjadi keputusan yang bisa dirasakan rakyat.
Dan sekarang publik menunggu satu hal:
BUKAN LAGI APA YANG DIJANJIKAN DPR, TETAPI APA YANG BENAR-BENAR DIKERJAKAN.
WartaGlobal Membidik — Mengawasi Kekuasaan, Menguji Janji, Membela Kepentingan Publik.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
