WartaGlobal.Id | NTT

Ada pemandangan yang patut dicatat dari Nusa Tenggara Timur.

Ketika Flores diguncang gempa bumi dahsyat Magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026, persoalannya bukan lagi siapa yang paling cepat membuat pernyataan duka. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang benar-benar hadir ketika rakyat sedang membutuhkan?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih datang ke NTT.

Bukan untuk seremoni pemerintahan. Bukan untuk membawa rombongan besar demi pencitraan. Dan bukan sekadar berdiri di depan kamera menyampaikan belasungkawa.

Ia datang membawa bantuan senilai Rp4,5 miliar.

Data yang dipublikasikan IDN Times menyebut Rp4 miliar berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Rp500 juta berasal dari masyarakat, ASN dan PMI Kota Depok.

Inilah yang kemudian menjadi tamparan keras secara moral dan etika pelayanan publik bagi kepala daerah lain.

Bukan karena gubernur harus selalu membawa miliaran rupiah ketika terjadi bencana di daerah lain.

Tetapi karena jabatan kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada batas administratif ketika menyangkut kemanusiaan.

Flores Tidak Bertanya: Ini Bantuan dari Provinsi Mana?

Gempa yang mengguncang Flores bukan bencana kecil.

BNPB mencatat gempa M7,7 terjadi pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB dengan pusat gempa di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer.

Dalam perkembangan awal, BNPB mencatat 47 orang meninggal dunia dan ratusan rumah rusak.

Sementara data pemerintah daerah NTT per 17 Agustus mencatat korban meninggal telah mencapai 68 orang dan 213 orang luka-luka, dengan data yang masih dinamis.

BMKG bahkan mencatat hingga 17 Agustus telah terjadi 1.624 gempa susulan, dengan magnitudo antara 1,3 hingga 6,2.

Artinya, ketika kebutuhan dasar, kesehatan, tempat tinggal dan logistik masih menjadi persoalan, kehadiran pejabat publik seharusnya tidak berhenti pada unggahan media sosial.

Rakyat membutuhkan tindakan.

Yang Menarik Bukan Sekadar Rp4,5 Miliar

Ada hal lain yang lebih penting dari nominal.

Dedi Mulyadi sebelumnya menjelaskan bahwa bantuan tidak harus semuanya dikirim dalam bentuk barang dari Jawa Barat. Ia justru mendorong agar kebutuhan dibeli di sekitar lokasi bencana jika tersedia.

Logikanya sederhana: uang bergerak lebih cepat daripada truk logistik yang harus menempuh perjalanan antarpulau.

Pendekatan ini secara manajemen bencana masuk akal karena pengadaan lokal dapat membantu memenuhi kebutuhan secara lebih cepat sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Pernyataan Dedi mengenai strategi tersebut juga diberitakan tvOne.

Di sinilah seorang pemimpin diuji.

Bukan dari panjangnya pidato.

Tetapi dari kemampuannya mengubah anggaran, jaringan, kewenangan dan pengaruh menjadi pertolongan yang benar-benar sampai kepada manusia yang sedang kesusahan.

Tamparan bagi Gubernur Lain, Tetapi Bukan Ajakan Berlomba Menghamburkan Uang

Namun ada satu hal yang harus ditegaskan.

Peristiwa ini tidak boleh diterjemahkan menjadi kompetisi antar-gubernur: siapa paling besar menyumbang, dia paling hebat.

Itu justru keliru.

Kepala daerah memiliki kewenangan dan kemampuan fiskal yang berbeda. Bantuan antardaerah juga harus mengikuti mekanisme anggaran, akuntabilitas, kebutuhan lapangan dan aturan penanggulangan bencana.

Yang layak ditiru bukan angka Rp4,5 miliar semata.

Yang layak ditiru adalah keberanian mengambil tanggung jawab kemanusiaan.

Sebab kepala daerah bukan sekadar administrator APBD.

Ia adalah representasi negara yang paling dekat dengan rakyat.

Jangan Sampai Protokol Lebih Besar daripada Kepedulian

Di sinilah kritik sosialnya menjadi relevan.

Dalam budaya birokrasi kita, tidak sedikit pejabat yang kedatangannya terkadang identik dengan protokoler: kendaraan, pengawalan, seremoni, penyambutan, meja acara, sambutan, dokumentasi dan foto bersama.

Semua itu tidak selalu salah.

Protokol adalah bagian dari tata pemerintahan.

Tetapi dalam situasi bencana, protokol tidak boleh mengalahkan substansi.

Korban gempa tidak membutuhkan karpet merah.

Mereka membutuhkan air.

Mereka membutuhkan makanan.

Mereka membutuhkan obat.

Mereka membutuhkan tempat tinggal.

Mereka membutuhkan listrik, komunikasi dan akses jalan.

Dan yang paling penting, mereka membutuhkan negara yang hadir.

BNPB sendiri sejak hari pertama telah mengerahkan dukungan darurat, melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Karena itu, kedatangan kepala daerah dari provinsi lain seharusnya dipandang sebagai penguatan solidaritas nasional, bukan sebagai aksi individual yang berdiri sendiri.

Dedi Sedang Mengajarkan Satu Hal: Jabatan Itu Mobilitas Pengabdian

Dedi Mulyadi sebelumnya juga pernah datang ke Sikka untuk menjemput 13 perempuan asal Jawa Barat yang menjadi korban TPPO.

Terlepas dari segala perdebatan politik terhadap gaya komunikasinya, ada satu pola yang terlihat:

ia cenderung membawa jabatan gubernur keluar dari ruang kantor menuju persoalan konkret masyarakat.

Dan itu yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah lain.

Bukan meniru gaya bicara Dedi.

Bukan meniru cara berpakaiannya.

Bukan pula meniru setiap kebijakannya.

Tetapi meniru prinsip paling dasar:

Ketika rakyat sedang membutuhkan pertolongan, pemimpin seharusnya bergerak lebih cepat daripada protokolnya.

Pertanyaan untuk Para Gubernur

WartaGlobal tidak sedang meminta semua gubernur membawa miliaran rupiah ke Flores.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana:

Ketika saudara sebangsa sedang tertimpa bencana, apa yang bisa dilakukan sebuah provinsi?

Apakah hanya mengeluarkan ucapan belasungkawa?

Apakah cukup mengirim karangan bunga?

Apakah cukup mengunggah foto ke media sosial?

Ataukah pemerintah daerah dapat menggerakkan ASN, dunia usaha, Baznas, organisasi masyarakat, relawan dan masyarakat untuk membangun solidaritas yang nyata?

Jawa Barat telah menunjukkan salah satu modelnya.

Kini bola ada di tangan daerah lain.

Bukan untuk berlomba mencari popularitas.

Tetapi untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar kumpulan provinsi yang dipisahkan garis administrasi.

Saat Flores menangis, Jawa Barat boleh ikut menangis.

Saat Aceh berduka, Bali boleh ikut membantu.

Sebab bencana tidak mengenal KTP provinsi.

Dan kemanusiaan tidak mengenal batas gubernur.

Inilah tamparan sebenarnya: bukan kepada gubernur yang tidak membawa Rp4,5 miliar, tetapi kepada setiap pemimpin yang masih mengukur kepedulian dari seremoni, bukan dari manfaat yang diterima rakyat.

WartaGlobal.Id — Menguji Kekuasaan dengan Fakta, Mengukur Jabatan dari Pengabdian.