Bidik Solar Langka Di NTT !'Bantuan untuk Korban Gempa Tersendat Solar: KDM Temukan Masalah di Jalan, Rp6.800 vs Rp21.150 per Liter'

WartaGlobal.Id | Laporan Jurnalis

LABUAN BAJO — Ada ironi di tengah derasnya bantuan menuju korban gempa NTT.

Truk membawa bantuan kemanusiaan sudah bergerak dari NTB menuju Manggarai Timur. Logistik ada. Sopir ada. Kendaraan ada. Tetapi perjalanan tersendat karena satu persoalan yang sangat mendasar: bahan bakar.

Keluhan itu disampaikan langsung seorang sopir truk bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM ketika bertemu di salah satu SPBU di Labuan Bajo, Jumat (21/8/2026).

Masalahnya bukan BBM sama sekali tidak tersedia.

Solar subsidi habis.

Yang tersedia adalah BBM diesel nonsubsidi, termasuk Pertamina Dex, tetapi harganya jauh lebih mahal sehingga biaya perjalanan yang sebelumnya dihitung berdasarkan solar subsidi menjadi tidak mencukupi.

Dan di sinilah persoalan kemanusiaan berubah menjadi persoalan tata kelola.

Rp6.800 Melawan Rp21.150

Berdasarkan harga yang diberitakan untuk wilayah Bali, NTB dan NTT per 1 Agustus 2026, Biosolar subsidi berada di angka Rp6.800 per liter, sedangkan Pertamina Dex mencapai Rp21.150 per liter.

Artinya terdapat selisih Rp14.350 setiap liter.

Pertamina Dex dengan harga tersebut sekitar 3,1 kali lebih mahal daripada Biosolar subsidi.

Bayangkan sebuah truk menempuh perjalanan panjang antarkabupaten membawa bantuan.

Jika konsumsi bahan bakarnya mencapai 100 liter, selisih biaya akibat menggunakan BBM nonsubsidi mencapai sekitar Rp1,435 juta.

Kalau 200 liter?

Rp2,87 juta.

Bagi kendaraan pribadi mungkin terlihat kecil.

Bagi sopir yang bekerja dengan anggaran perjalanan yang sudah ditentukan, angka itu bisa menjadi persoalan serius.

Apalagi kendaraan tersebut tidak sedang mengangkut komoditas komersial.

Ia sedang membawa bantuan untuk korban bencana.

Ironi: Bantuan Ada, tetapi Logistik Bisa Berhenti di Jalan

Inilah fakta yang harus dibaca lebih dalam.

Persoalan distribusi bantuan bencana tidak berhenti pada mengumpulkan makanan, pakaian, obat-obatan atau kebutuhan dasar.

Ada rantai logistik yang harus bekerja:

donatur → pengadaan → pengiriman → BBM → kendaraan → sopir → jalur distribusi → titik pengungsian → korban.

Satu mata rantai terganggu, seluruh sistem bisa ikut tersendat.

Karena itu, kejadian di Labuan Bajo seharusnya tidak dibaca sebagai kisah sederhana tentang KDM membantu seorang sopir.

Ini adalah alarm bagi sistem distribusi bantuan bencana.

Sopir tidak boleh dibuat memilih antara membeli BBM mahal dengan uang yang tidak dianggarkan atau menghentikan kendaraan yang membawa bantuan.

KDM Menemukan Persoalan yang Tidak Terlihat dari Ruang Rapat

Yang menarik, persoalan tersebut muncul bukan dalam rapat koordinasi.

Bukan dalam konferensi pers.

Bukan dalam laporan administrasi.

Tetapi di SPBU.

Seorang sopir mengeluh.

KDM mendengar.

Dari situ diketahui bahwa bantuan Pemprov NTB menuju Manggarai Timur menghadapi kendala biaya BBM karena solar subsidi tidak tersedia. KDM kemudian membantu agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan.

Kalimat KDM yang paling penting justru bukan soal dirinya.

Intinya adalah:

jangan sampai bantuan tidak sampai hanya karena kendaraan kehabisan bahan bakar.

Sederhana.

Tetapi justru di situlah ukuran kepemimpinan diuji.

Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Menghitung Ongkos Sampai Titik Akhir?

Ini pertanyaan yang tidak boleh berhenti pada KDM.

Jika pemerintah daerah mengirim bantuan antarpulau, maka perencanaan seharusnya tidak hanya menghitung harga barang yang dikirim.

Harus dihitung pula:

biaya kapal;
biaya bongkar muat;
biaya truk;
kebutuhan BBM;
kondisi jalan;
jarak menuju lokasi pengungsian;
risiko keterlambatan;
kebutuhan perjalanan pulang;
serta kemungkinan perubahan harga atau ketersediaan BBM.

Kalau ongkos perjalanan dihitung menggunakan asumsi solar subsidi, tetapi di lapangan yang tersedia BBM nonsubsidi, maka terjadi gap antara perencanaan administratif dan realitas operasional.

Dan dalam keadaan bencana, gap seperti ini bukan sekadar angka.

Gap itu bisa berarti bantuan terlambat sampai.

Jangan Menyalahkan Sopir

Sopir dalam kasus ini justru berada di posisi paling rentan.

Ia membawa amanah bantuan.

Ia tidak menentukan harga BBM.

Ia tidak mengatur kuota solar.

Ia tidak menentukan anggaran perjalanan.

Tetapi ketika solar subsidi tidak tersedia, dialah orang pertama yang berhadapan dengan persoalan di lapangan.

Maka keluhan sopir tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.

Keluhan itu adalah data lapangan.

Dan data lapangan adalah bahan penting untuk mengevaluasi kebijakan.

Bukan Sekadar Soal Pertamina

Publik juga harus hati-hati agar persoalan ini tidak disederhanakan menjadi tudingan kepada satu pihak.

Ketersediaan BBM di suatu wilayah dipengaruhi banyak faktor: distribusi, stok, permintaan, kuota, lokasi SPBU, jenis kendaraan, hingga mekanisme penyaluran BBM subsidi.

Karena itu, yang perlu ditanyakan pemerintah bukan sekadar:

“Mengapa solar habis?”

Tetapi:

“Apakah distribusi bantuan bencana sudah memiliki skema BBM darurat?”

Jika belum, maka kejadian ini harus menjadi pelajaran.

Bencana tidak menunggu birokrasi selesai menghitung.

Tamparan Bagi Tata Kelola Bantuan

KDM boleh dipuji karena turun langsung dan menyelesaikan persoalan sopir.

Tetapi secara jurnalistik, persoalannya tidak berhenti di sana.

Justru tindakan spontan KDM membuka pertanyaan yang lebih besar:

Kalau gubernur tidak kebetulan lewat, siapa yang akan menyelesaikan persoalan BBM truk bantuan itu?

Inilah pertanyaan yang harus dijawab pemerintah.

Bukan hanya Pemprov NTB.

Bukan hanya Pemprov NTT.

Bukan pula hanya pemerintah pusat.

Tetapi seluruh sistem penanggulangan bencana yang mengirim bantuan melalui jalur darat.

Sebab bantuan kemanusiaan tidak boleh berhenti di SPBU.

Pelajaran Paling Mahal Bukan Rp21.150 per Liter

Harga Pertamina Dex yang sekitar tiga kali lipat Biosolar subsidi memang menjadi persoalan bagi sopir yang anggarannya dihitung berdasarkan BBM subsidi.

Tetapi pelajaran paling mahal dari peristiwa ini bukan selisih Rp14.350 per liter.

Pelajaran paling mahal adalah:

Indonesia masih harus memperkuat detail logistik dalam penanganan bencana.

Kita sering hebat ketika menggalang bantuan.

Kita sering cepat mengumpulkan donasi.

Kita sering ramai mengirim truk.

Tetapi ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan berapa banyak bantuan yang dikumpulkan.

Ukuran keberhasilan adalah berapa banyak bantuan yang benar-benar sampai kepada manusia yang membutuhkan.

Dan di Labuan Bajo, seorang sopir truk telah menunjukkan satu fakta sederhana:

Bantuan sebesar apa pun tidak ada artinya jika kendaraan pembawanya tidak bisa bergerak.

KDM menemukan masalah itu di jalan.

Sekarang pemerintah seharusnya tidak hanya menyelesaikannya untuk satu truk.