Jakarta — WartaGlobal.Id
Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya menjadi panggung kebanggaan nasional. Namun, sebuah paket pengadaan burung merpati senilai Rp305,25 juta justru memantik pertanyaan publik.
Sorotan tersebut datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui akun Sahabat ICW. Paket yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah itu bernama “Pengadaan Burung Merpati dalam Rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.”
Nominalnya bukan recehan.
Rp305.250.000 digelontorkan untuk pengadaan burung merpati dalam rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Pertanyaan publik kemudian sederhana: merpati seperti apa yang dibeli, berapa ekor, untuk kegiatan apa, dan mengapa nilainya mencapai ratusan juta rupiah?
ICW ikut mempertanyakan tujuan serta spesifikasi burung tersebut.
“Perayaan 17-an di Istana sangat meriah, sampai kita enggak tahu kalau ternyata ada pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta! Kira-kira merpatinya kaya gimana ya?”
Pertanyaan ICW tersebut layak dibaca bukan sekadar sebagai sindiran. Dalam perspektif tata kelola anggaran, setiap rupiah uang negara harus dapat dijelaskan manfaat, kebutuhan, spesifikasi, volume, harga satuan, serta dasar pengadaannya.
Bukan Soal Merpatinya, Tetapi Soal Akuntabilitas
Publik tidak sedang mempermasalahkan burung merpati sebagai bagian dari seremoni.
Yang patut dipertanyakan adalah kewajaran belanja negara.
Jika benar paket tersebut bernilai Rp305,25 juta, maka pemerintah perlu membuka informasi secara terang: berapa jumlah burung yang dibeli, jenis dan kualitasnya, harga per ekor, kebutuhan transportasi, pemeliharaan, perlengkapan pendukung, serta siapa penyedianya.
Sebab tanpa penjelasan yang transparan, angka Rp305 juta dengan mudah melahirkan persepsi bahwa negara terlalu mudah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang oleh masyarakat terlihat sederhana.
Dan di sinilah prinsip value for money menjadi penting: apakah belanja tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding dengan uang rakyat yang dikeluarkan?
Jangan Sampai Kemerdekaan Berubah Menjadi
Kemewahan Anggaran
Indonesia sedang menghadapi begitu banyak persoalan: kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, daya beli masyarakat, kemiskinan, hingga pelayanan publik.
Karena itu, setiap belanja seremonial pemerintah otomatis berada di bawah sorotan publik.
Bukan karena masyarakat anti-kemewahan. Tetapi karena uang yang digunakan adalah uang negara.
Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa pengadaan dilakukan sesuai prosedur. Kepatuhan administratif saja tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai kepatutan, efisiensi, dan manfaatnya.
Pengadaan yang secara prosedural benar tetap layak dipertanyakan apabila publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai urgensi dan kewajarannya.
Rp305 Juta: Apa yang Sebenarnya Dibeli?
Di sinilah pemerintah semestinya tidak defensif.
Justru harus membuka data.
Publik berhak mengetahui:
jumlah burung yang dibeli;
jenis dan spesifikasinya;
harga satuan;
komponen biaya dalam paket;
Lokasi dan durasi penggunaan;
mekanisme pemilihan penyedia;
identitas penyedia;
serta output kegiatan yang dihasilkan.
Jika semuanya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, Rp305,25 juta itu seharusnya tidak menjadi masalah.
Tetapi jika spesifikasi sederhana menghasilkan harga luar biasa mahal, pertanyaan publik justru semakin legitimate.
Jangan sampai burung merpati yang seharusnya membawa simbol perdamaian malah terbang membawa tanda tanya tentang penggunaan uang negara.
Kemerdekaan ke-81 seharusnya bukan hanya dirayakan dengan pesta yang megah, tetapi juga dengan kemerdekaan publik untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dibelanjakan.
Merpati boleh terbang tinggi. Tetapi pertanggungjawaban anggaran harus tetap berpijak di tanah.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
