JAKARTA, WartaGlobal.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional, stabilitas keuangan, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa sejumlah indikator perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Kondisi itu terlihat dari inflasi yang tetap berada dalam rentang sasaran pemerintah serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur.

Menurut Suahasil, penguatan sektor manufaktur mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan optimisme pelaku usaha terhadap permintaan pasar. Perkembangan tersebut turut menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Selain kondisi domestik, rapat juga membahas perkembangan arus modal asing yang masuk melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Pemerintah terus memantau pergerakan investasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar keuangan dan pembiayaan negara.

Realisasi APBN Menjadi Perhatian

Dalam pembahasan anggaran, Suahasil melaporkan bahwa pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober 2026 masih berjalan sesuai perencanaan.

Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus memastikan program belanja kementerian dan lembaga dapat diselesaikan sesuai target.

Presiden Prabowo pun memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga tidak mengabaikan prinsip efisiensi dalam menggunakan anggaran negara.

Percepatan penyerapan APBN harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kualitas pelaksanaan program, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Arahan tersebut menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang terserap, tetapi juga dari ketepatan penggunaan dan hasil yang dicapai.

Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara percepatan program pembangunan, pengendalian belanja, dan kualitas tata kelola keuangan negara.

Dengan pengawasan yang konsisten, penggunaan APBN diharapkan tetap terarah dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sumber: BPMI Sekretariat Presiden.